Komisi E DPRD Cecar Dinkes DKI, Ragukan Kelanjutan Istilah Rumah Sehat

ADVERTISEMENT

Komisi E DPRD Cecar Dinkes DKI, Ragukan Kelanjutan Istilah Rumah Sehat

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 14 Sep 2022 17:42 WIB
Rapat Komisi E DPRD DKI dengan Dinkes
Rapat Komisi E DPRD DKI dengan Dinkes (Tiara Aliya/detikcom)
Jakarta -

Komisi E DPRD DKI Jakarta hari ini menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Sejumlah anggota DPRD mencecar Dinkes DKI soal kelanjutan penjenamaan 31 RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta usai berganti gubernur.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak menyatakan sejak awal penjenamaan ini digulirkan telah menuai polemik di tengah masyarakat. Padahal, kata dia, banyak persoalan layanan kesehatan yang lebih mendesak untuk diselesaikan.

"Apa sih yang penting bagi Dinkes? persoalan pelayanan. Itulah yang jadi gugatan dari wong cilik, kaum duafa selama ini. Apa sih prinsip-prinsip pelayanan publik baik itu? Mudah diakses, terbuka, sederhana tidak berbelit-belit dan sebagainya," kata Johnny di Rang Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2022).

Johnny lantas meragukan penjenamaan itu akan dilanjutkan di periode gubernur setelah Anies Baswedan. Dia meyakini penjenamaan itu akan tenggelam seiring Anies purnatugas sebagai gubernur.

"Kalau bayangan saya, ketika nanti misalnya gubernur ganti, ini akan tenggelam sendiri, hilang sendiri," ujarnya.

Selaras dengan Johnny, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Dian Pratama, turut meragukan keberlanjutan istilah rumah sehat. Dia juga mempertanyakan berapa anggaran yang dihabiskan untuk pergantian logo rumah sakit menjadi rumah sehat.

"Saya menindaklanjuti pertanyaan Pak Johnny, bahwa memang benar logo seperti ini kalau udah ganti Pak Gub belum tentu ada, itu pertama. Kedua, berapa biaya yang dikeluarkan untuk logo seperti ini. Udah di-launching atau belum Bu? Berapa banyak?" tanya Dian.

"Ibu percaya nggak setelah gubernur turun, logo ini akan hilang kembali lagi? Berapa banyak biaya yang sudah Ibu keluarkan? Kalau tidak percaya ya silakan, mungkin dibuktikan setelah pak gub turun," tambahnya.

Dian juga mempertanyakan perihal status perizinan RSUD yang kini berubah menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Pasalnya, kata dia, merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), hanya dua kategori rumah sakit yang bisa memberikan layanan.

"Sedangkan ini berganti nama jadi rumah sehat. Bagaimana izinnya? Kan udah diatur di permenkes. RS cuma 2," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah nama 31 RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Kebijakan penjenamaan Anies ini lalu menuai pro-kontra.

Selain perubahan nama, Anies menyeragamkan logo di 31 RSUD tersebut. Anies mengatakan penjenamaan dilakukan agar rumah sakit tidak lagi sebagai tempat orang sakit.

"Jadi rumah sehat ini dirancang untuk benar-benar membuat kita berorientasi pada hidup yang sehat, bukan sekadar berorientasi untuk sembuh dari sakit," kata Anies, Rabu (3/8/2022).

"Selama ini rumah sakit kita, berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif sehingga datang ke rumah sakit untuk sembuh, untuk sembuh itu harus sakit dulu sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit," tambahnya.

Pencanangan branding RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta ini digelar di RSUD Cengkareng dan dilakukan secara serentak untuk lima wilayah kota Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Anies mengatakan pandemi COVID-19 membuatnya belajar pentingnya menjaga kesehatan. Karena itu, dia ingin agar rumah sakit di Jakarta juga berperan dalam aspek preventif atau pencegahan.

Simak video 'Landasan Rumah Sakit di Jakarta Diganti Rumah Sehat':

[Gambas:Video 20detik]



(taa/knv)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT