Buron Kasus Korupsi Bandara Trinsing Ditangkap Jaksa di Jakarta

ADVERTISEMENT

Buron Kasus Korupsi Bandara Trinsing Ditangkap Jaksa di Jakarta

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 13 Sep 2022 18:24 WIB
Buron Kasus Korupsi Bandara Trinsing Ditangkap Jaksa di Jakarta (dok Kejagung)
Buron Kasus Korupsi Bandara Trinsing Ditangkap Jaksa di Jakarta (Dok. Kejagung)
Jakarta -

Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap buron berinisial MYL yang merupakan tersangka kasus korupsi pembangunan Bandara Trinsing atau Bandara H Muhammad Sidik di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Buron MYL ditangkap di daerah Cipayung, Jakarta Timur.

"Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung berhasil mengamankan buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Selasa (13/9/2022).

Ketut mengungkap awal mula MYL menjadi buron. Tersangka MYL menjadi buron usai tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Akhirnya, MYL pun dimasukkan ke daftar pencarian orang (DPO).

Setelah ditangkap, MYL akan dibawa ke Kejati Kalteng untuk dilakukan proses hukum.

"Selanjutnya, tersangka MYL segera dibawa menuju Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah guna selanjutnya dilakukan proses penyelesaian penanganan perkara," ujarnya.

Dalam kasus ini, MYL ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor B-1678/O.2/Fd.1/06/2019 tanggal 27 Juni 2019.

MYL merupakan tersangka dalam kasus korupsi pembangunan Bandara Trinsing atau Bandara H Muhammad Sidik, Desa Trinsing Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, untuk pekerjaan pembuatan jalan PKP-PK dan pembuatan pelat decker (3300 M2) tahun 2014.

Proyek pembangunan tersebut dilaksanakan oleh PT. Unggul Sarana Konstruksi dengan nilai kontrak Rp. 1.545.941.800 (miliar). Akibat perbuatannya, tersangka MYL disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan hasil laporan audit BPKP tahun 2020, kerugian keuangan negara dalam kasus ini senilai Rp 1.366.050.394 (miliar).

Lihat juga video 'YLBHI Pertanyakan 'Syarat' Kelakuan Baik Agar Koruptor Bisa Bebas Bersyarat':

[Gambas:Video 20detik]



(yld/mae)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT