MKD DPR Setop Laporan ke Puan Terkait Kejutan Ultah, Ini Alasannya

ADVERTISEMENT

MKD DPR Setop Laporan ke Puan Terkait Kejutan Ultah, Ini Alasannya

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Selasa, 13 Sep 2022 13:39 WIB
Jakarta -

Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI menghentikan laporan terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani terkait kejutan ulang tahun (ultah) saat rapat paripurna. MKD DPR menilai Puan tak merayakan ulang tahun saat rapat paripurna DPR RI.

"Laporan terhadap Puan Maharani A-188 Fraksi PDI Perjuangan dengan nomor register 89/PP MKD/9/2022 tidak dapat ditindaklanjuti dan Mahkamah Kehormatan DPR RI memberikan rehabilitasi terhadap teradu," kata Wakil Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Keputusan MKD DPR soal laporan ke Puan Maharani berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua MKD Aboe Bakar Al Habsyi.

"Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujarnya.

MKD DPR menilai Puan Maharani tak merayakan ulang tahun saat rapat paripurna. Namun, Puan mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari sesama anggota DPR.

"Bahwa teradu yang terhormat Doktor Puan Maharani A-188 Fraksi PDI Perjuangan tidak merayakan pesta ulang tahun dalam rangka paripurna tanggal 6 September 2022. Namun teradu hanya menerima ucapan selamat ulang tahun dari rekan-rekan anggota DPR," ucap Dek Gam.

"Karena di hari yang sama dapat bertepatan dengan hari ulang tahun teradu," imbuhnya.

Puan Maharani sebelumnya dilaporkan ke MKD DPR RI. Puan dilaporkan karena diduga melanggar kode etik saat paripurna ada kejutan ulang tahun dirinya.

"Diterimalah laporan kita hari ini dengan semua bukti video, tangkap screenshot salah satu media," kata pelapor Joko Priyoski di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).

Laporan Joko terhadap Puan di MKD DPR itu bernomor 98 disertai bukti USB berisi rekaman kejutan ulang tahun Puan saat paripurna. Joko berharap MKD DPR dapat menindaklanjuti laporannya tersebut.

"Kami berharap ke depannya tidak ada lagi yang kebal etik di gedung ini. Kami berharap itu. Terus yang kedua, kami berharap MKD berani memberikan teguran berupa sanksi kepada Ibu Puan Maharani karena dugaan pelanggaran kode etok tersebut. Kami menduga Ibu Puan ini melanggar kode etik," ujar Joko.

(rfs/gbr)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT