Gratifikasi Adalah Apa? Pengertian, Aturan dan Sanksi

ADVERTISEMENT

Gratifikasi Adalah Apa? Pengertian, Aturan dan Sanksi

Widhia Arum Wibawana - detikNews
Selasa, 13 Sep 2022 12:37 WIB
Gratifikasi Adalah Apa? Pengertian, Aturan dan Sanksi
Gratifikasi Adalah Apa? Pengertian, Aturan dan Sanksi | Foto: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta -

Gratifikasi adalah istilah yang kerap muncul dalam kasus tentang korupsi ataupun suap. Gratifikasi biasanya berkaitan dengan pemberian secara cuma-cuma atas adanya manfaat atau keuntungan yang diperoleh.

Lantas, apa yang dimaksud dengan gratifikasi? Simak penjelasan tentang gratifikasi adalah apa berikut ini.

Apa itu Gratifikasi? Pengertian Arti Gratifikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti dikutip dari situs Kemdikbud, gratifikasi artinya pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Pengertian gratifikasi ini selaras dengan yang dilansir situs KPK berikut ini.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pengertian gratifikasi ini termuat dalam Pasal 12b ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001.

Gratifikasi Adalah Apa? Pengertian, Aturan dan SanksiIlustrasi Gratifikasi | Foto: Edi Wahyono/detikcom

Apa Dasar Hukum Gratifikasi? Aturan dan Sanksi

Dasar hukum gratifikasi adalah sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam Pasal 12b ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Gratifikasi yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi (pembuktian terbalik)
  • Gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penuntut umum.

Adapun hukuman sanksi tindak gratifikasi adalah termuat dalam Pasal 12 b ayat (2) sebagai berikut:

  • Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun
  • Pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Mengapa Gratifikasi itu Dilarang?

Menurut buku pedoman 'Mengenal Gratifikasi' oleh KPK, pada dasarnya gratifikasi adalah 'suap yang tertunda' atau sering juga disebut 'suap terselubung'. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (Pn/PN) yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang, lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain. Seperti suap, pemerasan dan korupsi lainnya. Sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi.

Gratifikasi itu dilarang karena dapat mendorong Pn/PN bersikap tidak obyektif, tidak adil dan tidak profesional. Sehingga Pn/PN tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Undang-undang menggunakan istilah 'gratifikasi yang dianggap pemberian suap' untuk menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Jadi, dapat dipahami bahwa singkatnya gratifikasi adalah pemberian secara cuma-cuma karena adanya manfaat yang diperoleh.

Simak juga 'Fakta Mardani Maming, Tersangka Suap dan Gratifikasi Rp 104,3 miliar':

[Gambas:Video 20detik]




(wia/imk)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT