Bondan Gunawan di Balik Pergantian Pangkostrad Era Gus Dur

ADVERTISEMENT

Disharmoni Jenderal di TNI (4)

Bondan Gunawan di Balik Pergantian Pangkostrad Era Gus Dur

Sudrajat - detikNews
Selasa, 13 Sep 2022 12:24 WIB
Letjen TNI Djadja Suparman, Bondan Gunawan, Letjen TNI Agus Wirahadikusumah
Foto: Bondan Gunawan, Letjen TNI Djaja Suparman dan Mayjen TNI Agus Wirahadikusumah (Montase: Mindra Purnomo)
Jakarta -

"Prajurit kita bukan prajuritnya hulubalang rezim, bukan pula prajuritnya jenderal. Loyalitas prajurit TNI pada institusi dan negara bukan pada perseorangan." Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Agus Wirahadikusumah (AWK) melontarkan hal itu kepada pers mengomentari pernyataan Panglima Kostrad Letjen TNI Djaja Suparman. Sebagai jenderal bintang dua, sikap AWK tersebut dianggap banyak kalangan tidak etis dan melanggar disiplin komando.

Sebelumnya Djadja menyatakan bahwa pemanggilan para jenderal oleh Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM yang tengah menyelidiki dugaan pelanggaran HAM Berat di Timor Timur akan membuat sakit hati para prajurit. Djadja juga menilai langkah Komnas itu sebagai membabi buta.

Pernyataan Djadja itu untuk membela Menko Polhukam yang juga mantan Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto yang tengah menghadapi rencana pemeriksaan oleh KPP HAM. Wiranto dianggap bertanggung jawab atas berbagai kekerasan di Timor Timur pasca jajak pendapat, 1999.

Sebaliknya AWK berpendapat bila ada perwira tinggi yang dianggap bersalah sebaiknya biar pengadilan yang memutuskan sebagai wujud supremasi hukum. Bahkan ketika Presiden Abdurrahman Wahid pada awal Februari 2000 meminta agar Wiranto mengundurkan diri sebagai Menko Polkam, AWK menyokongnya.

Sikap tersebut membuat geram para jenderal seniornya. Banyak pihak menilai Agus sudah kebablasan dan layak diajukan ke Dewan Kehormatan Perwira.

Di kesempatan lain, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR-RI, AWK mempersoalkan keberadaan Kodam dan aparat teritorial pada umumnya di masa lalu karena banyak disalahgunakan untuk alat kekuasaan.

"Di Jawa tidak perlu ada lagi Kodam. Kodam hanya diperlukan di daerah-daerah yang jangkauan peme rintah dae rahnya masih terbatas," kata Agus. Mabes TNI langsung bereaksi. Melalui Kepala Pusat Penerangan Mayjen TNI Sudrajat menyatakan Mabes ABRI justru akan memekarkan kodam menjadi 17.
Sejumlah jenderal senior menilai pemikiran AWK yang meraih master public administration dari John F. Kennedy School of Government, Harvard University itu kebablasan. Dia radikal dan kerap melabrak pakem, khususnya terkait Dwi Fungsi ABRI.

Banyak yang menilai keberanian atau kenekatan Agus Wirahadikusumah tak lepas dari kedekatannya dengan Sekretaris Negara Bondan Gunawan. Keduanya telah berteman sejak pertengahan1990-an ketika Agus masih berpangkat kolonel.

"Saya diperkenalkan Kolonel Saurip Kadi kepada AWK pada saat ia menjadi dosen berbagai pendidikan tinggi militer," tulis Bondan dalam memoar "Hari-hari Terakhir Bersama Gus Dur". Selanjutnya, mereka bertiga kerap berdiskusi sambil ngopi-ngopi di Hotel Mulia.

Saat AWK menjabat Asisten Perencanaan Umum dengan pangkat Mayjen, Bondan beberapa kali mengajaknya keluar-masuk kampus dan bertemu sejumlah aktivis di Bandung dan Surabaya. Bondan mengaku sangat terkesan dengan kecerdasan, sikap reformis, serta tindakannya yang bijak dan persuasif kala di lapangan.

"Saya kemudian mengusulkan kepada Gus Dur agar mengangkat Agus Wirahadikusumah sebagai Pangkostrad menggantikan Letjen Djadja Suparman," aku Bondan.

Simak juga 'Eks KaBAIS soal Disharmonisasi Panglima-KSAD: Politik dan TNI Beda':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT