.webp)
Pengemudi ojek online (ojol) menggelar demonstrasi menuntut potongan jasa angkut dikurangi. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemprov Banten Tri Nurtopo mengatakan akan mempertemukan para ojol dengan pihak aplikasi.
"Kita akan fasilitasi mitra," kata Tri usai menemui pendemo di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Senin (12/9/2022).
Para pendemo itu mendesak agar potongan dari pihak aplikasi ke pengemudi ojol hanya 5 hingga 10 persen. Tuntutan lain adalah menolak kenaikan BBM dan meminta Pemprov Banten membuat regulasi yang berpihak pada ojol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk peraturan saya akan komunikasikan dengan Jakarta (Kemenhub). Karena berdasarkan aturan Kemenhub, kita di daerah mengawasi pelaksanaan, kalau kita bikin aturan kan regulator," ucapnya.
Tri mengatakan para perwakilan pihak aplikasi di Banten berubah-ubah. Dia menyebut perwakilan aplikasi yang ada di Banten sering menyatakan pihaknya hanya menjalankan kebijakan pusat.
"Biasanya statement-nya menjalankan kebijakan pusat," ujarnya.
Dia juga mengatakan Pemprov Banten telah mengalokasikan anggaran untuk membantu 75 ribu warga kurang mampu akibat kenaikan harga BBM. Para tukang ojek, katanya, merupakan kelompok yang mendapatkan bantuan.
"Ada alokasinya di kabupaten dan kota, itu yang masukan, kita (provinsi) dapat terima (data) mateng dari kabupaten dan kota," tuturnya.
