Jokowi Panggil Yusril ke Istana, Bahas Aspek Hukum soal IKN

ADVERTISEMENT

Jokowi Panggil Yusril ke Istana, Bahas Aspek Hukum soal IKN

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Senin, 12 Sep 2022 12:36 WIB
Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra (Foto: Andhika Prasetia-detikcom)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil mantan Mensesneg sekaligus Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra ke Istana Presiden, Jakarta. Jokowi dan Yusril membahas tentang aspek hukum mengenai keterlibatan swasta dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Hanya sedikit saja bicara tentang masalah IKN. Ya jadi apa yg kita bisa bantu. Beliau masalah apa namanya percepatan IKN ini supaya bisa jalan. Karena menyusul pembicaraan hampir enam bulan lalu. Pada waktu itu juga masalah IKN. Tentang keterlibatan dari pihak swasta yg berkeinginan untuk men-develop commercial area daripada IKN," kata Yusril kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Jokowi mempersilakan Yusril untuk berbicara dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Detail mengenai masukan tentang aspek hukum IKN akan dibahas dalam pertemuan itu.

"Memang Pak Presiden membicarakan masalah legal aspect-nya kan semua peraturan UU sudah tersusun ya. Baik UU maupun PP. Kalau ada hal-hal lebih detail-detail yang memerlukan analisis atau pertimbangan hukum atau pun drafting mungkin saya bisa membantu," ujar Yusril.

Yusril mengatakan minat swasta untuk terlibat dalam pembangunan IKN sangat tinggi. Menurut Yusril, pembangunan IKN memang bakal sulit jika swasta tak dilibatkan.

"Itu sudah sejak 6 bulan lalu kami sampaikan ke presiden. Supaya tanpa swasta kan, susah mendevelop IKN ini. Tapi swasta itu menyadari bahwa pemerintah mungkin juga dengan APBN akan develop fasilitas perkantoran pemerintahan. Dan tentu akan dikerjakan oleh BUMN," ujar Yusril.

Yusril mencontohkan keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan kawasan di sekitar Jakarta. Dia menyebut pihak swasta paham dengan kebutuhan masyarakat.

"Tetapi untuk membangun kawasan permukiman, kawasan komersial supaya ibu kota ini tidak menjadi kota hantu dalam tanda kutip begitu, yang pengalaman membangun kota-kota itu kan sebenarnya swasta. Kita lihat di sekitar Jakarta ini banyak kota-kota baru yg dibangun oleh pihak swasta dan mereka sepertinya paham yang dibutuhkan masyarakat," ujar Yusril.

Simak juga video 'Jokowi Minta Ibu Kota Baru Ditetapkan Jadi Proyek Strategis Nasional':

[Gambas:Video 20detik]



(knv/fjp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT