Penolakan pembangunan gereja Maranatha di Cikuasa, Gerem, Kota Cilegon, terus menuai polemik. Penolakan ini berawal dari massa yang mengatasnamakan Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon menggelar demonstrasi di Gedung DPRD Cilegon.
Demo itu terjadi pada Rabu (7/9) dengan tuntutan penolakan pembangunan gereja Maranatha di Cilegon. Polemik ini makin meruncing usai Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Sanuji Pentamarta ikut menandatangani petisi penolakan pendirian gereja tersebut.
Sejumlah tokoh bersuara perihal polemik tersebut. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun sampai memerintahkan dua menterinya untuk mencari titik temu penolakan pembangunan gereja Maranatha di Cilegon.
"Komennya Wapres soal hal ini supaya diselesaikan di tingkat hal yang lebih teknis, eksekutorial, dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri," kata juru bicara Wapres Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, kepada wartawan, Sabtu (10/9/2022).
detikcom merangkum suara para tokoh publik terkait penolakan pembangunan gereja Maranatha di Cilegon. Suara-suara itu berasal dari MUI Pusat, PBNU, hingga Wapres Ma'ruf Amin.
MUI Pusat Minta Faktor Kearifan Lokal Dipertimbangkan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat turun tangan terkait penolakan pendirian gereja di Cilegon, Banten. MUI tengah menyiapkan tim untuk turun ke lokasi.
"MUI pusat sedang menyiapkan tim untuk turun ke lapangan. Menurut info, di tingkat Provinsi Banten juga sedang melakukan rapat koordinasi di bawah Kemenag yang membahas soal ini," kata Ketua MUI Utang Ranuwijaya kepada wartawan, Jumat (9/9).
Dia mengatakan alasan kearifan lokal yang menjadi alasan penolakan itu perlu dipertimbangkan. Menurutnya kearifan lokal yang terjaga akan membawa kerukunan dan kenyamanan antarumat bergama.
"Soal menjaga kearifan lokal juga termasuk pertimbangan yang bisa dibenarkan jika hal itu akan mewujudkan kerukunan dan kenyamanan umat beragama," ujarnya.
Terlebih, menurut Utang, ada peristiwa sejarah di Cilegon yang memakan korban yang juga menjadi dasar penolakan warga.
"Apalagi jika membaca sisi sejarah peristiwa geger Cilegon yang banyak menelan korban dari masyarakat pribumi dalam membela tanah air dan agamanya," ucapnya.
PBNU Minta SK Bupati Serang yang Jadi Dasar Penolakan Dikaji Ulang
PBNU merespons adanya penolakan warga terkait pendirian gereja di daerah Cilegon, Banten. Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) memberikan beberapa catatan.
Gus Fahrur mengatakan perlunya Kementerian Agama (Kemenag) mengklarifikasi syarat pendirian rumah ibadah. Dia juga meminta pemerintah setempat untuk mempelajari latar belakang dari penolakan itu.
"Perlu diklarifikasi oleh pihak Kemenag apakah usul pendirian gereja tersebut sudah memenuhi syarat pendirian rumah ibadah sebagaimana SKB 2 menteri," kata Fahrur ketika dihubungi, Jumat (9/9/2022).
"Pihak pemerintah wali kota atau wakil wali kota perlu mempelajari dan menjelaskan proses usulan pendirian gereja sesuai aturannya," lanjutnya.
Lalu dia mengusulkan adanya dialog melalui forum kerukunan antarormas keagamaan. Hal ini untuk mengetahui secara jelas aspek historis masa lalu supaya ditemukan titik temu.
"Dilakukan dialog melalui forum kerukunan umat beragama Cilegon dan ormas-ormas keagamaan agar terjadi kesepakatan yang harmonis mengingat aspek historis masa lalu saat pemerintahan kolonial Belanda merobohkan menara masjid Cilegon, sehingga lahir gerakan pemberontakan Geger Cilegon," ujar Gus Fahrur.
Selain itu, dia juga meminta Kemendagri untuk mengkaji lebih dalam terkait SK Bupati Serang tahun 1975. Sebab, SK tersebut dijadikan dasar warga menolak pendirian gereja.
"Dilakukan kajian hukum oleh Kemendagri terhadap keputusan Bupati Serang pada 1975," ucapnya.
Kemenag Cilegon ungkap persyaratan pembangunan gereja Maranatha di Cilegon belum terpenuhi. Simak di halaman berikutnya:
Simak Video: Heboh Walkot Cilegon Tanda Tangani Spanduk Tolak Pendirian Gereja
