Romo Benny: Wali Kota Cilegon Wajib Fasilitasi Pendirian Gereja!

ADVERTISEMENT

Romo Benny: Wali Kota Cilegon Wajib Fasilitasi Pendirian Gereja!

Danu Damarjati - detikNews
Sabtu, 10 Sep 2022 12:10 WIB
Romo Benny Susetyo CNN IndonesiaSafir Makki
Romo Benny Susetyo (Pool)
Jakarta -

Pendirian Gereja HKBP Maranatha di Cilegon menuai penolakan, termasuk dari Wali Kota Helldy Agustian. Romo Antonius Benny Susetyo menyatakan Helldy selaku kepala daerah seharusnya tidak menolak pendirian rumah ibadah.

"Kewajiban kepala daerah adalah menyediakan rumah ibadah, sebagaimana diatur dalam PBM (Peraturan Bersama Menteri)," kata Benny Susetyo, yang juga Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), saat dihubungi detikcom, Sabtu (10/9/2022).

Dia menyebut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Bergama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

"Wali Kota Cilegon, mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, harusnya memfasilitasi pendirian rumah ibadat," kata Benny.

Berdasarkan Pasal 14 PBM Menag dan Mendagri Tahun 2006 itu, pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
a. Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat minimal 90 orang
b. Dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang
c. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
d. Rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten/Kota

Selain itu, PBM Menag dan Mendagri itu mengatur Pemda bisa memberi izin sementara rumah ibadah selama dua tahun apabila memang ada penolakan.

"Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun," demikian bunyi Pasal 18 ayat 2.

Lagi pula kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing sudah dijamin konstitusi. Namun Benny menyoroti kedudukan hukum Peraturan Bersama Menag-Mendagri Tahun 2006 itu. Tak ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak mematuhi PBM itu.

"Siapa yang bisa memberi sanksi kepala daerah? Pertanyaannya di situ. Belum ada aturannya. Ini hanya peraturan bersama, lemah dasar hukumnya. Seharusnya perlu ada Peraturan Pemerintah (PP)," kata Benny.

Lihat video 'Heboh Walkot Cilegon Tanda Tangani Spanduk Tolak Pendirian Gereja':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya, sekilas penolakan gereja di Cilegon:



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT