.webp)
Partai Demokrat DKI Jakarta mengapresiasi kinerja Anies Baswedan yang akan segera mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada bulan depan. Demokrat menilai kinerja Anies selama lima tahun memimpin Jakarta sudah baik, meskipun tidak sempurna.
"Kita apresiasi dong, masa orang udah diberikan amanah terus menyelesaikan selama lima tahun dengan kelebihan dan mungkin kekurangannya, masa kita nggak apresiasi sih," kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, kepada wartawan, Sabtu (10/9/2022).
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu mengatakan program-program Anies secara umum sudah dikerjakan sesuai rencana dari janji-janji Anies. Meskipun ada beberapa poin yang belum sesuai target, ia memaklumi karena pada 2019-2020 ada dampak pandemi COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi secara umum udah terpenuhi lah RPJMD-nya, secara umum sudah lumayan. Kalau pun nggak sempurna ya kemarin kena pandemi 2 tahun kan. Jangankan pemerintah daerah, pemerintah pusat aja ada beberapa poin yang mungkin belum selesai karena faktor pandemi, dan itu sangat bisa dipahamilah," ucapnya.
"Semua kan begitu, faktor dari sisi PAD yang jeblok dan terus kemudian dari sisi waktu karena pelaksanaannya terbatas karena faktor PPKM dan seterusnya, itu kan berpengaruh juga. Yang paling berpengaruh ya soal PAD yang hampir tidak sesuai dengan harapan, karena APBD 2019-2020 PAD-nya kan jeblok," tambahnya.
Mujiyono menyebut dampak pandemi sangat berimbas pada ketersediaan dan keberlangsungan program-program pemerintah daerah, termasuk Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, Anies telah menjalankan program-programnya dengan baik meskipun tidak sempurna.
"Ya tidak sempurna, tapi baiklah. Walaupun belum tentu baik sekali karena pemerintah daerah yang lain yang masa jabatannya habis di waktu yang sama kan pasti ada problem yang sama," ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:
Lihat juga Video: Anies Resmi Buka Kembali Kawasan Kota Tua: Namanya Batavia
Dia mendorong agar program yang sudah baik dijalankan Anies harus dipertahankan dan dikembangkan oleh Pj gubernur selanjutnya. Sementara program yang belum maksimal harus diperbaiki tanpa harus mengganti program.
"Apalagi hanya sekadar mengganti nama, contoh BLT di zaman Pak SBY diganti sama BST, apa juga bedanya? Sekarang balik lagi BLT. Jadi nanti kita berharap Pj gubernurnya kalau memang kira-kira belum selesai kan diberikan kesempatan juga untuk meneruskan itu. Jangan dilihat siapa itu yang merencanakan, tapi kebermanfaatannya buat warga memang diperlukan atau tidak," ucapnya.
Lalu apa yang perlu diperbaiki dan dilanjutkan oleh Pj gubernur? Mujiyono menyebut program rumah DP Rp 0 dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk memulihkan perekonomian masyarakat Jakarta pasca-pandemi Covid-19 serta dampak kenaikan harga BBM.
"Kalau saya lebih menyoroti dari sisi perekonomian, kaitannya dengan recovery perekonomian masyarakat Jakarta yang belum pulih akibat pandemi ditambah dengan faktor imbas dari kenaikan harga BBM yang akan berimbas pada kenaikan bahan pokok, itu kan jadi pertimbangan juga. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi itu harus menjadi prioritas untuk Pj gubernur yang akan datang," imbuhnya.
(fas/dnu)
