Waka Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Pusat Tegas soal Polemik Gereja Cilegon

ADVERTISEMENT

Waka Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Pusat Tegas soal Polemik Gereja Cilegon

Farih Maulana Sidik - detikNews
Minggu, 11 Sep 2022 06:15 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily (Foto: Jefrie Nandy Satria/detikcom)
Jakarta -

Aksi penolakan sejumlah warga terhadap pembangunan Gereja di Cilegon, Banten, menjadi polemik. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, meminta pemerintah pusat tegas menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Harusnya pemerintah pusat harus tegas dalam menyelesaikan pendirian rumah ibadah di Kota Cilegon. Kota Cilegon itu kan plural dan penduduknya beragam, termasuk berbeda agama," kata Ace kepada wartawan, Sabtu (10/9/2022).

Ace mengatakan masalah ini menjadi perhatian Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dia meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberi perhatian khusus terkait polemik penolakan pembangunan gereja itu.

"Apalagi Pak Wapres memiliki atensi dalam pendirian rumah ibadah di Kota Cilegon. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri harus dapat memberikan perhatian khusus untuk dapat menyelesaikan izin," ucapnya.

Politikus Golkar itu memberi pesan khusus untuk Wali Kota Cilegon Helldy Agustian. Menurut Ace, Helldy harus menjadi kepala daerah yang menghormati dan menjalankan konstitusi.

"Wali Kota Cilegon pun juga harus menjadi kepala daerah yang menghormati dan menjalankan konstitusi. Harusnya, Wali Kota Cilegon mengetahui bahwa menjalankan keyakinan agama masing-masing warga negara itu dijamin konstitusi," ujarnya.

Polemik Pembangunan Gereja di Cilegon

Diketahui, sejumlah orang yang menamakan diri Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon menolak pendirian gereja di Cilegon, Banten. Mereka menuntut anggota DPRD dan Wali Kota Cilegon menegakkan peraturan daerah terkait pendirian rumah ibadah selain masjid.

Massa yang terdiri atas berbagai ormas Islam, LSM, dan yayasan tersebut sempat memenuhi halaman tengah kantor DPRD Cilegon. Mereka membawa kain putih dan membubuhkan tanda tangan untuk menolak pendirian rumah ibadah.

"Bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975, Tertanggal 20 Maret 1975, tentang Penutupan Gereja/Tempat Jemaah bagi Agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang mengatur dan menertibkan tentang ketentuan pendirian rumah ibadah di daerah Cilegon selain masjid," kata salah seorang orator saat membacakan tuntutannya, Rabu (7/9).

Surat Keputusan Bupati Serang Tahun 1975 itu dianggapnya menjadi dasar bagi para penolak pendirian rumah ibadah. Surat itu merupakan buah dari perjanjian ulama di Cilegon saat awal berdirinya pabrik baja, yang saat itu bedol desa hingga beberapa pesantren, permukiman, dan makam-makan leluhur di Cilegon dipindah.

Simak Video: Heboh Walkot Cilegon Tanda Tangani Spanduk Tolak Pendirian Gereja

[Gambas:Video 20detik]




ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT