.webp)
Pemprov DKI Jakarta mengucurkan tambahan subsidi sebesar Rp 62,1 miliar untuk TransJakarta imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Selain TransJakarta, Pemprov juga memberikan tambahan public service obligation (PSO) sebesar Rp 4,255 miliar untuk angkutan laut.
Pemberian subsidi tambahan diputuskan dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID) pada Jumat (9/9/2022) di Balai Kota DKI Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria itu membahas terkait antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya.
Dalam rapat tersebut, Anies menjelaskan gejolak ekonomi dunia telah berdampak kepada Indonesia yang mengakibatkan keluarnya kebijakan penyesuaian harga BBM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita menyaksikan bahwa gejolak dunia mulai berdampak pada Indonesia. Ketika itu, Pemerintah mencoba menahan gejolak tersebut. Tetapi semua itu ada waktunya, ada batas anggarannya. Sehingga gejala ini terus diperhatikan sejak quarter pertama, lalu kini masuk quarter ketiga, tekanannya makin besar dan tak ada pilihan, kecuali melakukan penyesuaian harga salah satunya harga BBM," kata Anies melalui keterangan tertulis, Jumat (9/9/2022).
Anies menuturkan rapat itu mengeluarkan rekomendasi sebagai antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya yang dilakukan Pemprov DKI. Rekomendasi tersebut salah satunya adalah menjaga agar tarif transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI tidak berubah atau tidak naik.
"Hal ini karena dampak dari kenaikan tersebut akan diserap oleh Pemprov DKI Jakarta dengan mengucurkan Rp 62,1 miliar sebagai tambahan PSO untuk Transjakarta dan Rp 4,255 miliar untuk angkutan laut. Sehingga, harapannya akan membuat pengguna angkutan umum tidak merasakan dampak kenaikan BBM," ujarnya.
Anies memastikan pemberian subsidi tambahan itu, segera dieksekusi. Melalui penambahan subsidi, dia memastikan tidak ada perubahan tarif angkutan TransJakarta maupun angkutan laut.
"Jadi publik yang naik bus TransJakarta (TJ) tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan. Ini segera dieksekusi dengan 62,1 untuk TJ dan 4,2 untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan TJ tidak ada perubahan (tarif)," jelasnya.
Selain itu, upaya yang dilakukan Pemprov DKI Ini juga diharapkan dapat membuat masyarakat untuk bermobilitas menggunakan transportasi umum karena tidak terkena dampak kenaikan BBM.
"Jadi publik yang naik bus TransJakarta (TJ) tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan. Ini segera dieksekusi dengan 62,1 untuk TJ dan 4,2 untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan TJ tidak ada perubahan (tarif)," tegas Gubernur Anies.
Anies juga berharap upaya ini dapat membuat masyarakat memilih berpergian menggunakan transportasi umum karena tidak terkena dampak kenaikan BBM.
"Kira-kira dengan cara seperti itu, maka masyarakat yang menggunakan kendaraan umum merasakan stabilitas dan yang kedua, yang menggunakan kendaraan pribadi, ayo, pindah ke kendaraan umum karena lebih murah dan jangkuannya sudah 92 persen wilayah Jakarta," tandasnya.
Eks Mendikbud RI itu juga menginstruksikan jajarannya agar mengoptimalisasi sekaligus memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Pemerintah Pusat segera disalurkan dengan baik. Sehingga masyarakat akan mendapat ketenangan dan suasana menjadi kondusif.
"Percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI maupun pusat ini segera dikerjakan. Berkaca pada pengalaman saat pandemi dimana kita bekerja cepat menyediakan dan menyalurkan semua program jaring keselamatan sosial," imbuhnya.
Berikut rekomendasi antisipasi yang dihasilkan dari rapat tersebut:
1. Optimalisasi Jaring Pengaman Sosial.
2. Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah dalam rangka menjaga stok pangan.
3. Melakukan monitoring bersama terhadap ketersediaan dan harga pangan.
4. Memastikan tarif Transjakarta dan moda transportasi MRT dan LRT tidak mengalami
kenaikan.
5. Memastikan harga subsidi pangan di masyarakat tidak mengalami kenaikan.
6. Pengusulan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.
Rapat ini juga dihadiri oleh Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dan seluruh anggota TPID termasuk Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan Jakarta dan Banten, jajaran Pemprov DKI Jakarta, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.
(taa/dwia)
