JK Pimpin Rapat Pesawat Presiden

Jakarta - Pemerintah tampaknya serius menindaklanjuti ide pengadaan pesawat kepresidenan baru. Selasa besok Wapres Jusuf Kalla (JK) memimpin rapat pertama membahas masalah tersebut. "Pesertanya (rapat) ada dari Sesneg dan Dephub," kata Sekretaris Wapres, Gembong Prijono, yang ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jl. Kebon Sirih, Jakarta, Senin (3/7/2006).Dijelaskannya, agenda rapat besok adalah mendengar paparan Menteri Perhubungan atas kondisi pesawat kepresidenan yang ada saat ini. Sekaligus mekanisme alternatif untuk pengadaan yang baru.Menurut sumber di Sekretariat Negara, mekanisme pengadaan yang paling memungkinkan adalah sewa beli (leasing). Dua perusahaan penerbangan nasionalrencananya bakal jadi peserta tendernya, yakni Garuda Indonesia dan Pelita Air. Mengenai itu, Gembong menolak berkomentar. Ia menegaskan sejauh ini masih belum ada kemajuan apa pun untuk pengadaan pesawat kepresidenan. "Belum ada keputusan. Masih jauh," ujarnya.Wacana pengadaan pesawat kepresidenan baru, sebenarnya telah berhembus sejak tahun lalu. Kemunculannya didorong dengan tingginya frekwensi duo kepemimpinan negara ini melakukan kunjungan kerja ke seluruh pelosok dalam negeri dan luar negeri.Tapi keinginan itu mereda setelah Presiden Susilo B. Yudhoyono (SBY) menyatakan pengadaannya menunggu sampai keuangan negara memungkinkan. Kini wacana lama itu muncul kembali setelah insiden pecahnya kaca kokpit saat pesawat akan menerbangkan JK dari Medan ke Jakarta pada 29 Juni lalu.Sebenarnya hingga saat ini Kepresidenan RI belum mempunyai pesawat kepresidenan. Status empat unit pesawat yang ada merupakan barang pinjamanan dan sewaan, yakni masing-masing sebuah F 28 dan Boeing 737 (TNI AU), Avro RJ 85 (Pelita Air), serta Airbus A330 (Garuda). (nrl/)