Fraksi Golkar MPR Gelar FGD Bahas Urgensi PPHN

ADVERTISEMENT

Fraksi Golkar MPR Gelar FGD Bahas Urgensi PPHN

Inkana Putri - detikNews
Kamis, 08 Sep 2022 20:41 WIB
Bamoset dan Fraksi Golkar MPR
Foto: MPR
Jakarta -

Fraksi Partai Golkar MPR RI menggelar Forum Group Discussion (FGD) di Ruang GBHN Nusantara 4 Gedung MPR RI, Kamis (8/9). Mengusung tema 'Urgensi Pembentukan PPHN Paska Amandemen Undang-Undang Dasar Negara 1945', kegiatan ini turut dihadiri Bambang Soesatyo dan Adies Kadir sebagai Penasehat Fraksi Partai Golkar MPR RI.

Dalam FGD ini, dibahas beberapa hal penting terkait urgensi Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN). Beberapa di antaranya terkait berwenang atau tidaknya MPR membuat PPHN ketika konstitusi dan undang-undang tidak mengatur Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) MPR membuat PPHN, serta bagaimana substansi dan bentuk hukumnya.

"FGD ini penting dilakukan untuk memberikan masukan bagi fraksi Partai Golkar MPR RI untuk menentukan sikap pada saat menyampaikan pandangannya tentang PPHN," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Idris Laena dalam keterangannya, Kamis (8/9/2022).

Dalam forum yang sama, dari pendapat yang disampaikan oleh narasumber maupun pembicara lainnya, dijelaskan mayoritas masyarakat dapat memahami pentingnya PPHN. Namun, hal ini tidak dapat membenarkan bentuk hukum berdasarkan konvensi ketatanegaraan yang digagas MPR.

Oleh karena itu, jika PPHN akan diwujudkan maka bentuk hukum yang memungkinkan adalah bentuk hukum Undang-Undang. Adapun langkah ini dilakukan dengan cara MPR merekomendasikan ke DPR membentuk Undang-Undang. Mengingat Undang-Undang No 17/Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) jangka waktunya sudah akan berakhir.

Senada dengan Idris, dalam FGD ini, Bamsoet pun menyatakan akan ikut memperjuangkan sikap Fraksi Partai Golkar dalam pembahasan PPHN tersebut.

Sebagai informasi, dalam acara ini turut hadir Narasumber Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun dana Feri Amsari. Hadir pula pimpinan dan anggota Fraksi Partai Golkar MPR RI, serta pimpinan dan anggota Kajian Ketatanegaraan.

(fhs/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT