.webp)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendapat pagu sebesar Rp 2,99 triliun di anggaran tahun 2023. Angka tersebut ditetapkan berdasarkan hasil rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (8/9).
Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Halim menegaskan akan mempergunakan anggaran yang disetujui DPR semaksimal mungkin untuk pembangunan desa.
"Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan desa dalam rangka mendukung sarana dan prasarana desa wisata serta program pendukung kegiatan ekonomi desa dan pedesaan," kata Gus Halim dalam keterangan tertulis, Kamis (8/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun anggaran tersebut disetujui oleh semua Fraksi di Komisi V DPR RI. Sebelumnya, diketahui serapan anggaran Kemendes PDTT meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Hal tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi anggaran 2022.
"Komisi V DPR RI dapat menyetujui pagu anggaran Kementerian Desa PDTT sesuai dengan nota keuangan RAPBN 2023," kata Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras.
Lebih lanjut, pihak Komisi V DPR RI juga sepakat melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program. Menurut Andi, pelaksanaan perencanaan dapat didorong lebih optimal dengan sinkronisasi dan perencanaan kegiatan yang baik serta tepat sasaran. Dengan demikian, akan tercipta pembangunan yang berkelanjutan.
"Komisi V DPR RI sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam APBN 2023 sesuai dengan saran, masukan serta usulan Komisi V DPR RI," lanjutnya.
Untuk diketahui, rincian atas pagu anggaran Rp 2,99 triliun itu, yakni untuk Sekretariat Jenderal senilai Rp 221 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 49 miliar, dan sisanya dialokasikan ke semua direktorat di Kemendes PDTT.
Selain Kemendes PDTT, rapat kerja tersebut Komisi V DPR RI juga menyetujui besaran anggaran Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, dan Basarnas.
(fhs/ega)
