DPRD DKI Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021, Hanya F-PSI Menolak

ADVERTISEMENT

DPRD DKI Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021, Hanya F-PSI Menolak

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 06 Sep 2022 20:55 WIB
DPRD DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta. (Tiara/detikcom)
Jakarta -

DPRD DKI Jakarta hari ini menggelar rapat paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2 APBD) Tahun Anggaran 2021. Dalam rapat itu, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta melakukan Penandatanganan Persetujuan Bersama terhadap Raperda P2 APBD 2021.

Rapat Paripurna tersebut diawali dengan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Terhadap Raperda tentang P2APBD TA 2021. Setelah itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta selaku pimpinan rapat hari ini, Misan Samsuri, meminta persetujuan dari anggota Dewan yang hadir pada hari ini.

Seluruh anggota dewan yang hadir menyetujui Raperda P2APBD DKI, kecuali Fraksi PSI.

"Sudah kita dengarkan bersama pembacaan hasil laporan badan anggaran DPRD DKI Jakarta terhadap Raperda P2APBD tahun anggaran 2021," kata Misan di Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).

"Kami ingin menanyakan pada forum rapat paripurna hari ini, apakah rancangan peraturan daerah tentang P2 APBD Tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Perda dapat disetujui?" tanya Misan.

"Setuju," kata anggota DPRD DKI Jakarta yang hadir dalam forum rapat hari ini.

"Fraksi PSI tidak setuju," sahut anggota DPRD DKI Jakarta F-PSI, Anthony Winza.

Anthony sempat meminta agar pimpinan dewan melakukan voting menentukan persetujuan Raperda P2 APBD. Permintaan Anthony memantik perdebatan oleh anggota lainnya, sampai akhirnya, usulan itu ditolak pimpinan rapat karena mayoritas anggota dewan telah menyetujui Raperda P2 APBD.

"Kita minta voting pimpinan," ujar Anthony.

"Pimpinan ini kan semua sudah dibahas secara kolektif di badan anggaran. Jadi apa yang dibacakan tadi oleh salah satu anggota dewan itu adalah satu kesepakatan dan ada koreksi di sana. Kiranya ini sudah bukan forumnya membahas masalah voting sebagainya," ujar anggota DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua.

"Tadi kan saya udah bilang setuju, kayaknya suara yang setuju lebih banyak," jawab Misan.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mewakili Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengatakan Pemprov DKI siap menindaklanjuti berbagai saran, komentar, catatan, dan rekomendasi DPRD DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Disetujuinya Raperda P2 APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah, akan memompa semangat eksekutif untuk terus melaksanakan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara lebih profesional, berupa tindak lanjut implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta melakukan percepatan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI," kata Riza.

Riza menambahkan Eksekutif berharap Legislatif terus mengawal dan memberikan masukan dalam setiap pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta. Sehingga, memberikan kontribusi terhadap upaya Pemprov DKI dalam menghadirkan kesetaraan, keadilan dan kebahagiaan bagi warganya, meningkatkan kinerja, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta untuk lima kali berturut-turut, termasuk upaya bersama dalam penanganan pandemi COVID-19 selama ini.

Lebih lanjut, Riza turut menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada segenap anggota dewan atas tingginya semangat kemitraan antara Legislatif dan Eksekutif yang terus terjaga dengan sangat baik selama ini.

"Semangat kemitraan tersebut menjadi pondasi tak tergoyahkan terhadap kolaborasi bersama, baik dalam pembangunan kota Jakarta maupun mewujudkan kesejahteraan dan kesetaraan yang berkeadilan bagi masyarakat Kota Jakarta, sesuai peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing," tuturnya.

Dalam laporan tersebut, realisasi anggaran 2021 yaitu Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 65,21 triliun, terealisasi sebesar Rp.65,57 triliun atau 100,55%.

Kemudian, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 69,99 triliun dan terealisasi sebesar Rp 61,62 triliun atau 88,04%.

Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp 11,91 triliun, yang di antaranya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2020. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 6,14 triliun, di antaranya digunakan untuk penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Jaya, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PT Jakarta Tourisindo (Perseroda), dan PT MRT Jakarta (Perseroda).

Terakhir, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2021 sebesar Rp 9,72 triliun.

(taa/idn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT