.webp)
Nama mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sempat ramai menjadi perbincangan pada 2013 karena kasus korupsi yang menjeratnya. Hari ini 'ratu' itu bebas.
Dirangkum detikcom, Selasa (6/9/2022) berikut ini perjalanan Ratu Atut dari terjerat kasus korupsi hingga bebas bersyarat hari ini:
Ratu Atut Dicegah ke Luar Negeri
Kemunculan nama Atut berawal dari penangkapan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana (Wawan), pada 2 Oktober 2013 terkait kasus suap Pilkada Lebak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu, pada 3 Oktober, KPK mencegah Atut ke luar negeri. Atut dilarang ke luar negeri selama enam bulan sejak 3 Oktober 2013. Dia pun terpaksa mengurungkan niat ibadah haji.
Berselang delapan hari kemudian, atau pada 11 Oktober 2013, Atut menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi kasus suap Pilkada Lebak. Pemeriksaan kedua bagi Atut terjadi pada 19 November 2013. Politikus Golkar ini dicecar soal pengadaan alat kesehatan di Banten.
Ratu Atut Jadi Tersangka di 2 Kasus
Pada 4 Desember 2013, sedianya Atut menjalani pemeriksaan lagi terkait suap Akil Mochtar. Namun dia tak datang dengan alasan mengikuti acara di Banten bersama pimpinan daerah lain.
Atut baru memenuhi panggilan KPK pada 10 Desember 2013. Dia mengaku ditanya soal pertemuan dengan Akil dan Wawan di Singapura sebelum hari penangkapan.
Status istri (alm) Hikmat Tomet itu akhirnya baru ditentukan KPK pada Kamis 12 Desember 2013. Ratu Atut jadi tersangka kasus Alkes Banten. Ia saat itu diduga menyalahgunakan anggaran yang mengakibatkan proses HPS proses perencanaan dan pelelangan alkes pada tahun anggaran 2012 mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp 79 miliar
Selanjutnya, pada 17 Desember 2013, ia juga menjadi tersangka dalam suap Pilkada Banten.
Ratu Atut turut serta melakukan suap bersama adiknya Tubagus Chaeri Wardhana kepada mantan ketua MK Akil Mochtar. Uang diberikan terkait Pilkada Lebak, Banten.
Gaya Hidup Ratu Atut
Kasus Ratu Atut ini juga menjadi sorotan publik. Salah satunya karena kekayaan Ratu Atut.
Dalam laporan LHKPN saat itu, Atut memiliki banyak tanah dan mobil. Sedikitnya ada 122 item tanah dan bangunan yang masuk dalam laporan. Di antaranya berada di Serang, Bandung, Cirebon, Jakarta Barat. Nilainya mencapai Rp 19 miliar.
Lalu, ada juga sejumlah kendaraan yang dilaporkan. Di antaranya tergolong mewah, yakni Mercedes-Benz senilai Rp 1,05 miliar, Mercedes-Benz senilai Rp 500 juta, dan Lexus senilai Rp 1,1 miliar.
Sementara itu, dalam catatan Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ratu Atut Chosiyah sering membeli barang mewah. Bahkan dalam satu transaksi ada yang mencapai angka miliaran rupiah dan ratusan juta rupiah.
Transaksi Atut terekam dalam catatan PPATK. Informasi yang diperoleh, Atut bepergian ke beberapa kota di luar negeri dan membeli barang mewah. Orang nomor satu di Banten ini belanja mulai dari Tokyo hingga Singapura. Semua dengan kartu kredit.
"Ada tas Hermes yang harganya sampai Rp 500 juta," bisik penegak hukum.
Sementara itu, dalam catatan perjalanan imigrasi tercatat, Ratu Atut juga gemar pergi ke Singapura. Bahkan hampir setiap bulan.
Dinasti Ratu Atut
Dinasti Ratu Atut pun sempat jadi sorotan. Pasalnya, banyak anggota keluarganya yang menjadi kepala daerah dan anggota DPR/D di Banten. Dari mulai Walkot Tangsel, Walkot Serang, hingga Wabup Serang.
Lihat juga video 'Curhat Eks Kadis Kesehatan Banten Diminta Patuh Oleh Atut':
Silakan baca halaman selanjutnya.
Vonis Ratu Atut
Ratu Atut Chosiyah dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan pada Senin (1/9/2014). Atut terbukti menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar terkait penanganan sengketa hasil Pilkada Lebak, Banten. Ratu Atut sempat mengajukan banding di kasus ini, namun bandingnya ditolak.
Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) justru memperberat hukuman Ratu Atut dari 4 tahun menjadi 7 tahun penjara.
Pada September 2021, Ratu Atut mengajukan PK. Ratu Atut menghadirkan saksi ahli hukum pidana dan ahli forensik digital. Namun, PK itu juga ditolak.
Sementara itu, di kasus lain, pada 20 Juli 2017, Ratu Atut Chosiyah divonis 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Ratu Atut terbukti melakukan tindakan korupsi dengan mengatur proses penganggaran pengadaan alkes Banten dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 79 miliar.
Dapat Remisi
Ratu Atut Chosiyah mendapatkan remisi pada HUT RI ke-77. Selain Ratu Atut, mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari mendapat remisi. Masing-masing mendapat remisi tiga bulan.
"Ibu Atut dapat remisi tiga bulan. Pinangki sama, tiga bulan, rata-rata napi korupsi (dapat remisi)," kata Yekti kepada wartawan di Serang, Rabu (17/8).
Bebas Bersyarat
Setelah mendapat remisi, Ratu Atut hari ini bebas bersyarat dari Lapas Wanita dan Anak Kelas II-A Tangerang. Mantan Gubernur Banten tersebut bebas bersyarat setelah menjalani masa hukuman selama 7 tahun.
Kepala Lapas Wanita dan Anak Kelas II-A Tangerang Yekti Apriyanti membenarkan kabar tersebut saat dimintai konfirmasi. Mulai hari ini Atut bebas bersyarat dengan mengikuti program yang ada.
"Iya benar (bebas) per hari ini. Bu Atut lebih kurang 7 tahun di sini. Dan beliau pun sebetulnya jika dari aturan di sini sudah lewat beliau, makanya dia hari ini segera dibebaskan dalam menjalani program integrasi pembebasan bersyarat," kata Yekti saat dihubungi, Selasa (6/9/2022).
Ia juga menjelaskan Ratu Atut berhak bebas bersyarat di setengah masa pidananya. Yekti menjelaskan ketentuan bebas bersyarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.
"Bahkan masa pidananya sudah lewat jauh. Makanya sudah berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Jadi semua proses ini udah sesuai SOP yang kita jalankan, dari awal diusulkan dari sini dia juga melalui sidang BPP, kita baru dikeluarkanlah SK BP nya seperti itu," terang Yekti.
Jumlah Remisi Ratu Atut
Berdasarkan dokumen yang diterima detikcom, Selasa (6/9/2022), Ratu Atut Chosiyah bebas bersyarat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor PAS-1392.PK.05.09 Tahun 2022 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada 5 September 2022.
Di surat itu, tertuang pertimbangan pemberian bebas bersyarat kepada Ratu Atut yakni karena menjalani pembinaan dengan baik, memenuhi syarat substantif dan administratif, serta sesuai dengan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pertimbangan lain adalah surat Penetapan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-68.PK.05.09 TAHUN 2022 tanggal 30 Mei 2022, atas Nota Dinas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS/108/V/2022 yang ditandatangani 19 Mei 2022 tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana.
Atut ditahan sejak 20 Desember 2013. Lama pidana hukuman kesatunya 5 tahun 6 bulan penjara. Pidana kedua selama 7 tahun.
Tanggal bebas awal adalah pada 18 Juni 2026 dan mendapatkan jumlah remisi 8 bulan 105 hari. Sedangkan tanggal bebas akhir adalah 8 Juli 2025.
Atut juga mendapatkan denda untuk pidana kesatu Rp 250 juta subsider 3 bulan dan denda pidana kedua Rp 200 juta. Pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik.
Tanggal pembebasan bersyarat setelah surat ini ditandatangani adalah segera. Masa percobaan berakhir pada 8 Juli 2026. Surat keputusan pembebasan bersyarat ini Direktur Pemasyarakatan Reynhard Silitonga.
Kepala Lapas Wanita dan Anak Kelas II-A Tangerang Yekti Apriyanti membenarkan bahwa Atut pada hari ini bebas bersyarat. Mulai hari ini Atut juga akan mengikuti program yang ada.
"Iya benar (bebas) per hari ini. Bu Atut lebih kurang 7 tahun di sini. Dan beliau pun sebetulnya jika dari aturan di sini sudah lewat beliau, makanya dia hari ini segera dibebaskan dalam menjalani program integrasi pembebasan bersyarat," kata Yekti.
