Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan ada intervensi dari lingkup internal terhadap sejumlah kasus yang melibatkan personel TNI. Andika berkomitmen mengawal seluruh kasus tersebut.
Mulanya, Andika membahas kasus mutilasi warga di Mimika, Papua. Andika lalu berbicara secara umum soal semua kasus terkait oknum TNI yang akan dikawalnya hingga tuntas.
"Jangankan yang mutilasi ini, lah kasus-kasus yang sudah terjadi dua tahun lalu, itu masih kita kawal sekarang. Kenapa? Karena saya peduli. Jangan sampai kemudian proses hukum ini mencederai mereka-mereka yang menjadi korban, mereka-mereka yang perlu diberi keadilan," kata Andika.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu di sampaikan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022). Andika menekankan sikapnya tegas terhadap kasus-kasus yang melibatkan oknum TNI.
"Jadi (pengusutan) itu sudah jelas, apalagi (kasus) ini yang terbaru. Yang dua tahun lalu masih saya kawal, dan itu tidak mudah. Saya sampaikan, sekali lagi, tidak mudah karena ada saja usaha-usaha untuk misalnya mengintervensi," sambungnya.
Andika mengatakan intervensi dari internal itu tak berlaku lagi sejak dirinya menjadi Panglima TNI. "Selama saya memimpin, saya akan tegakkan (aturan). Tidak ada yang kemudian tidak sesuai dengan peraturan perundangan," tegas Andika.
Lebih lanjut soal kasus mutilasi warga Mimika, Andika menuturkan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap prajurit TNI yang berada di Papua. Tak hanya evaluasi.
"Evaluasi berjalan terus, tapi sementara evaluasi berjalan, hukum pun harus ditegakkan. Caranya dengan mengaitkan semua pasal-pasal dan semua pihak yang terlibat semaksimal mungkin. Sehingga apa? Mereka tahu akibat dari perbuatan itu apa sih? Jadi nggak bisa lagi semuanya sendiri atau mengira bahwa mereka punya hak," imbuhnya.
Simak Video: Alasan KSAD Jenderal Dudung Tak Dampingi Panglima TNI di DPR