Mahasiswa Banten dari berbagai aliansi organisasi melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD Banten. Mereka menolak kenaikan harga BBM.
Pantauan detikcom di Jalan Syekh Nawawi Al Bantani pada Senin (5/9/2022), mahasiswa datang pukul 15.12 WIB di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), tepatnya di akses utama kantor Gubernur Banten. Polisi sempat menutup jalan dan mengalihkan arus lalu lintas.
Tidak lama kemudian, mahasiswa berjalan ke depan gedung DPRD Banten. Spanduk berwarna putih dibentangkan untuk menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"FKIP Untirta menolak kenaikan harga BBM," demikian bunyi spanduk yang dibentangkan.
Mahasiswa menyatakan kenaikan BBM oleh pemerintah bisa berdampak pada harga bahan makanan pokok. Ini tentunya merugikan masyarakat luas.
"Sangat meresahkan masyarakat, nanti berdampak kepada bahan baku, solusi yang ditawarkan adalah BLT, apakah BLT merata," kata orator massa aksi.
"Astagfirullahaladzim," jawab massa mahasiswa menjawab serentak.
![]() |
Sampai pukul 15.40 WIB, massa mahasiswa masih melakukan orasi di depan gedung DPRD Banten. Mahasiswa dari kampus sekitar Serang itu menunggu ada anggota DPRD menemui mereka untuk mendengarkan aspirasi.
"Menunggu DPR agar mendengar, agar kita, masyarakat juga didengar," kata salah satu orator.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Pemerintah Naikkan Harga BBM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan harga BBM naik. Dia mengatakan subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.
"Harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi, Sabtu (3/9).
Jokowi mengatakan dirinya sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN. Namun dia mengatakan anggaran subsidi BBM terus naik.
"Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus," kata dia.
Dia mengatakan saat ini subsidi BBM lebih banyak digunakan kelompok ekonomi mampu, yakni sebanyak 70%. Dia mengatakan dinaikkannya harga BBM menjadi pilihan terakhir pemerintah.
"Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan," tambahnya.
(bri/jbr)