.webp)
GP Ansor menilai harga baru bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan pemerintah beberapa hari lalu merupakan pilihan paling realistis untuk negara dan rakyat. GP Ansor berbicara kondisi saat ini yang tidak mudah.
"Ansor memahami situasi ini memang tidak mudah untuk dihadapi, apalagi saat ekonomi belum benar-benar pulih akibat pandemi COVID-19. Namun kami yakin ini sejatinya adalah opsi paling realistis untuk kebaikan negara dan rakyat," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) dalam keterangan tertulis, Senin (5/9/2022).
GP Ansor berharap keuangan negara makin sehat setelah subsidi untuk BBM dikurangi. Untuk diketahui, subsidi dan kompensasi negara untuk BBM dari APBN 2022 sudah meningkat hingga tiga kali lipat, yakni dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga menekankan kembali pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa penyesuaian harga BBM ini merupakan langkah pemerintah untuk menempatkan subsidi kepada masyarakat yang lebih berhak, yakni kalangan bawah. Gus Yaqut menyebut kenaikan harga BBM adalah bentuk penyesuaian pemerintah terhadap harga minyak dunia yang semakin melonjak. Dia lantas mengungkap potensi dampak negatif jika kondisi tersebut tak diantisipasi secara serius.
"Di sini jelas, di balik penyesuaian ini, Ansor melihat ada komitmen kuat dari pemerintah untuk menata pos-pos subsidi yang awalnya dinikmati sekitar 70% kalangan menengah ke atas berubah untuk masyarakat bawah. Ini justru bentuk keadilan subsidi untuk rakyat," ujar Gus Yaqut.
Lebih lanjut, Gus Yaqut meminta agar kebijakan penyesuaian harga BBM ini benar-benar dilakukan dengan baik. Selain itu, dia berharap kasus kebocoran subsidi tidak terulang.
GP Ansor meminta pemerintah serius dalam mendistribusikan subsidi untuk rakyat kecil. GP Ansor juga menegaskan pengawalan dari masyarakat juga penting sebab kompensasi pencabutan subsidi BBM biasanya dilakukan dalam program bantuan tunai seperti bantuan langsung tunai (BLT) hingga bantuan upah pekerja.
"Pemberian kompensasi adalah sebuah keniscayaan. Namun jangan sampai program ini tidak tepat sasaran atau diselewengkan. Karena ini akan menimbulkan masalah baru sehingga rakyat gagal tersentuh dari manfaat penyesuaian subsidi itu," ujar Gus Yaqut.
