Syarief Hasan Kritisi Kebijakan Pemerintah Naikkan Harga BBM Subsidi

ADVERTISEMENT

Syarief Hasan Kritisi Kebijakan Pemerintah Naikkan Harga BBM Subsidi

Yudistira Imandiar - detikNews
Minggu, 04 Sep 2022 12:08 WIB
Syarief Hasan
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi pada Sabtu, (3/9). Syarief berpendapat kebijakan tersebut akan melemahkan daya beli masyarakat.

"Kenaikan BBM akan semakin memicu lagi kenaikan bahan-bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini akan semakin menyusahkan masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan pelaku usaha UMKM," kata Syarief dalam keterangannya, Minggu (4/9/2022).

Seperti diketahui Pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikan BBM Bersubsidi yang berlaku per Sabtu (3/9) pukul 14.30 WIB. BBM Pertalite yang semula Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Sementara itu, harga Solar Subsidi yang semula Rp 5.150 per liter naik menjadi Rp 6.800 per liter dan harga BBM jenis Pertamax naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Syarief menyayangkan kebijakan Pemerintah yang terkesan tidak memperhatikan aspirasi rakyat.

"Pemerintah tidak mendengar aspirasi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi. Pemerintah lebih mementingkan pembangunan proyek yang tidak bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat kecil, seperti pembangunan IKN dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung," cecar Syarief.

Ia mempertanyakan pertimbangan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi.

"Jika alasannya adalah BBM Bersubsidi banyak diakses oleh orang mampu maka yang harusnya dilakukan Pemerintah adalah mengendalikan dan pembatasan penyaluran BBM Bersubsidi agar tepat sasaran, bukan malah menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah harga minyak dunia cenderung menurun," papar Syarief.

Syarief menilai bantalan sosial yang disiapkan pemerintah tidak sebanding dengan kenaikan harga BBM.

"Anehnya bantalan sosial berupa BLT yang diberikan selama ini diambil bukan dari dana khusus Pemerintah Pusat, melainkan dari Dana Desa yang diambil hingga 40%. Pemerintah sepertinya sedang bersiasat dan tidak transparan atas politik anggaran kepada rakyat. Di sisi lain data kemiskinan kurang ter update dengan baik sehingga kurang tepat sasaran," kritik Syarief.

Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat itu menyebut kebijakan tersebut akan menyulitkan para pelaku usaha.

"Pelaku UMKM akan merasakan dampak dari kenaikan BBM. Seperti, kenaikan harga bahan baku, harga distribusi logistik, dan biaya lainnya sebagai akibat dan efek domino dari kenaikan BBM bersubsidi tersebut. Padahal pelaku usaha sedang dalam masa transisi untuk bangkit," papar Syarief.

Ia pun mendesak Pemerintah untuk merevisi kebijakan. Ia berpendapat hal yang lebih penting adalah memastikan subsidi tepat sasaran.

"Pemerintah harus melakukan revisi kebijakan dan menurunkan kembali harga BBM tersebut. Pemerintah lebih baik melakukan pembatasan dan pengendalian BBM bersubsidi agar tepat sasaran, bukan menaikkan harganya. Pemerintah juga sebaiknya memprioritaskan kebutuhan masyarakat dibandingkan proyek yang memakan biaya besar," ujar Syarief.

(akd/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT