Debat Legislator Vs Mentan soal 'Salah Makan Obat' Berujung Diadukan

Jakarta -

Debat panas antara Anggota Komisi IV DPR F-PDIP Riezky Aprilia dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo berbuntut panjang. Riezky kini diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI.

Komisi IV DPR bersama Mentan, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar rapat kerja dengan Komisi IV DPR pada Senin 29 Agustus 2022. Riezky, yang mendapat kesempatan menyampaikan pandangan, menyoroti masalah pupuk bersubsidi. Riezky menilai seharusnya ada koordinasi antarkementerian yang lebih terarah.

"Buat 3 kementerian, bahwa membuat peraturan itu kalau bisa, nggak bisa sendirian. Apalagi ini gabungan. Jangan sampai kayak masalah arwana, Pimpinan. Arwana di BKSDA-nya udah dilepas ke KKP tapi kok jadi lebih lambat di KKP, gitu, Pak. Karena mungkin latah," kata Riezky.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mentan menjawab dengan mengungkit hasil panitia kerja (panja). Menurutnya, Kementan tidak bisa keluar dari rekomendasi panja.

Riezky menyebut pihaknya memang memberi rekomendasi. Namun, dia menilai hal teknis ialah urusan kementerian.

"Betul, kita merekomendasi. Cuma yang kita bicara teknisnya, Pak Menteri. Teknisnya itu, itu kan keputusan menteri. Keputusan menteri bukan berarti itu adalah hal yang tidak bisa diobrolin gitu, lo, antarlintas lembaga, K/L. Yang namanya DPR ini kan fungsinya pengawasan, merekomendasi. Eksekusi kembali di pemerintah. Saya menggarisbawahi itu," ujar Riezky.

Perdebatan Mentan dan Riezky sempat ditengahi Ketua Komisi IV DPR Sudin. Kepada Mentan, Sudin menyebut temuan BPK tentang pupuk subsidi bagi petambak membuat panitia kerja memindahkan urusannya ke KKP sesuai tugas pokok dan fungsi. Panja, kata dia, hanya mem-back-up temuan BPK.

"Kalau masalah yang pupuk untuk petambak, itu kita menindaklanjuti temuan BPK. Iya, to, temuan BPK bahwa ada penyimpangan di Kementerian Pertanian perihal penyampaian kepada petambak, maka kami putuskan dialihkan ke KKP. Tapi sampai hari ini KKP masih terhambat dengan perpresnya," kata Sudin.

"Maka tadi saya setelah running dengan pimpinan, kita bicara dulu dengan BPK nih, boleh nggak untuk sementara waktu, di 2022 ini, kita kasih diskresi dulu ke Kementan. Kalau BPK bilang oke, nggak ada masalah dikarenakan KKP belum siap atau perpresnya belum selesai, maka sambil menunggu agar selesai. Sementara kami tugaskan dulu ke Kementan," imbuhnya.

Mentan mengiyakan pernyataan Sudin. "Setuju, Ketua," katanya.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Setelahnya, Riezky menyinggung soal salah makan obat. Mentan pun tidak terima. Suasana rapat menjadi tegang.

"Begini Pak Menteri, saya hanya ingin menggarisbawahi yang tadi pimpinan sampaikan, temen-temen sampaikan, lembaga ini pengawasan salah satunya, dan fungsi legislasi itu bentuknya undang-undang. Sekali lagi saya sampaikan, bentuknya undang-undang, tidak keputusan menteri, tidak peraturan pemerintah. Jadi jangan kita 'salah makan obat' di sini," kata dia.

"Saya nggak salah makan obat. Saya nggak mau dengan kata-kata yang seperti itu. Nggak boleh main begitu. Berkali-kali kau...," kata Mentan.

Riezky menjawab Mentan. Menurutnya, Mentan sudah tidak menghormati mekanisme dalam rapat. "Sebentar. Ini tolong, Pimpinan. Ini sudah tidak menghormati mekanisme rapat. Saya bicara menggarisbawahi, Pimpinan," ujar Riezky.

Mentan terlihat masih memprotes pernyataan 'salah makan obat', tapi mikrofonnya sudah mati. Suasana di ruang rapat terlihat menjadi tegang.

Pimpinan Komisi IV DPR F-NasDem, Rusdi Masse Mappasessy, mengingatkan Riezky. Dia meminta Riezky tidak berbicara asal-asalan.

Riezky Diadukan

Selang beberapa hari setelah rapat, Riezky diadukan ke MKD DPR RI. Riezky dituding tidak beretika menyampaikan ucapan itu ketika rapat dengan Mentan.

"Ya kita sudah beberapa kali melakukan pelaporan juga terhadap beberapa anggota DPR dan kemarin kita melihat juga di TV Parlemen terkait dengan perkataan salah satu anggota DPR dari Fraksi PDIP di Komisi IV dalam RDP-nya bersama Kementerian Pertanian kan, dengan membahasakan 'salah minum obat' ya kan," kata Ketua Infokom DPP PEKAT IB Lisman Hasibuan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2022).

Dia menilai anggota Dewan semestinya menggunakan tata bahasa yang dianggapnya lebih bangus dan santun.

"Ya kalau Pekat IB kalau melihat sebagai masyarakat umum dan mereka pejabat publik, harusnya kan mereka pakai tata bahasa yang bagus, sopan santun, kan mereka wakil rakyat. Terus mereka menyerang kepada Menteri Pertanian minum obat berarti kan seolah-olah Menteri Pertanian ada sakit jiwa, analoginya, kan, gitu," ujarnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya