Geger Lagi gegara Anggaran DPR untuk Kalender

Kritik Formappi

Pengadaan anggaran itu lantas mendapat kritik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Formappi menilai, seharusnya DPR menjelaskan siapa saja yang akan mendapatkan 20 ribu kalender itu.

"Mestinya sih peruntukkan kalender juga harus dijelaskan oleh Sekjen. Siapa saja nanti yang akan mendapatkan kalender-kalender itu," kata peneliti Formappi Lucius Karus kepada wartawan, Selasa (30/8/2022).

Lucius mengatakan kalender meja dan kalender gantung yang termasuk ke dalam proyek kalender DPR sudah tidak relevan lagi seiring dengan perkembangan teknologi. Menurutnya, mayoritas masyarakat sudah mulai mengandalkan kalender digital yang dinilai lebih praktis.

"Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, nampaknya urgensi kalender fisik yang dipajang didinding dan di meja itu sudah mulai tidak relevan lagi. Teknologi sudah membawa kemudahan untuk urusan kalender ini, sehingga orang mulai terbiasa mengandalkan perangkat teknologi sebagai pengganti peran kalender di masa lampau," jelasnya.

Menurutnya, ide mencetak kalender itu terlihat kuno dan sudah ketinggalan zaman. Proyek kalender itu juga dinilai sebagai bentuk pemborosan lantaran harus menggunakan anggaran yang besar.

"Dengan kemajuan teknologi itu, ide mencetak kalender kertas itu terlihat sebuah ide primitif, kuno, sudah ketinggalan zaman. Apalagi untuk pengadaannya harus menggunakan anggaran yang besar, rasa-rasanya itu hanya sebuah pemborosan," ujar Lucius.

Banggar Minta Setop

Kritik anggaran DPR juga datang dari Badan Anggaran (Banggar) DPR. Ketua Banggar Said Abdullah meminta pengadaan kalender itu disetop.

"Menurut hemat saya, marilah hal-hal yang artifisial, program-program kesekjenan yang artifisial dikurangilah," kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Said menilai pengadaan kalender itu tak urgensi. Pasalnya, kata dia, setiap orang sudah memiliki jam tangan dan gawai yang juga menyediakan fitur kalender digital.

"Pembuatan kalender itu kan hanya enak dilihat tapi fungsinya, namanya kalender setiap orang sekarang punya arloji, setiap orang punya HP. Untuk apa lagi?" ujar elite PDIP ini.

Said setuju jika anggaran yang mencapai hampir sebesar Rp 1 miliar itu dialihkan pada hal lain. "Saya lebih setuju kalau Rp 955 juta itu dialihkan pada penguatan, umpamanya, terhadap paperless. Supaya di DPR sudah tidak ada lagi kertas berserakan setiap rapat kerja bersama pemerintah. Itu jauh lebih penting. Harapan saya dialihkan ke situ saja," ujar dia.

Said lantas meminta proses pengadaan kalender cetak itu disetop. Dia mendorong program kesekretariatan DPR yang sesuai dengan slogan 'go paperless'.

"Hentikan saja Rp 955 juta untuk kalender," katanya.

"Iya. Alihkan kepada yang fungsional, lebih berfungsi. Karena kalau paperless, artinya berapa banyak anggaran yang bisa diefisienkan," imbuhnya.

Lain hal dengan Wakil Ketua Banggar DPr Cucun Ahmad Syamsurijal. Dia mengusulkan agar anggaran itu diefisiensi.

"Oke kalau misalkan itu perlu evaluasi kita akan kasih masukan dari Badan Anggaran untuk efisiensi budgeting," kata Cucun kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Cucun menjelaskan setiap komisi dan anggota Dewan yang berada di DPR membutuhkan sosialisasi kalender kegiatan. Hal itu, kata Cucun, terjadi setiap tahun.

"Dari Komisi I-XI di badan dan di anggota semua, setiap anggota memerlukan sosialisasi kalender kegiatan yang mereka pakai. Cuma saya nggak paham jumlah komparasi dari tahun ke tahun di BURT-nya berapa," jelas Cucun.