Ketua Banggar Minta Sekjen DPR Setop Proyek Cetak Kalender Rp 955 Juta

ADVERTISEMENT

Ketua Banggar Minta Sekjen DPR Setop Proyek Cetak Kalender Rp 955 Juta

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Selasa, 30 Agu 2022 17:38 WIB
Ketua Banggar DPR Said Abdullah
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyoroti anggaran pengadaan kalender cetak untuk tahun 2023 sebesar Rp 955 juta oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Said meminta pengadaan kalender itu disetop.

"Menurut hemat saya, marilah hal-hal yang artifisial, program-program kesekjenan yang artifisial dikurangilah," kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Said menilai pengadaan kalender itu tak urgensi. Pasalnya, kata dia, setiap orang sudah memiliki jam tangan dan gawai yang juga menyediakan fitur kalender digital.

"Pembuatan kalender itu kan hanya enak dilihat tapi fungsinya, namanya kalender setiap orang sekarang punya arloji, setiap orang punya HP. Untuk apa lagi?" ujar elite PDIP ini.

Said setuju jika anggaran yang mencapai hampir sebesar Rp 1 miliar itu dialihkan pada hal lain. "Saya lebih setuju kalau Rp 955 juta itu dialihkan pada penguatan, umpamanya, terhadap paperless. Supaya di DPR sudah tidak ada lagi kertas berserakan setiap rapat kerja bersama pemerintah. Itu jauh lebih penting. Harapan saya dialihkan ke situ saja," ujar dia.

Said lantas meminta proses pengadaan kalender cetak itu disetop. Dia mendorong program kesekretariatan DPR yang sesuai dengan slogan 'go paperless'.

"Hentikan saja Rp 955 juta untuk kalender," katanya.

"Iya. Alihkan kepada yang fungsional, lebih berfungsi. Karena kalau paperless, artinya berapa banyak anggaran yang bisa diefisienkan," imbuhnya.

Sekjen DPR Indra Iskandar sebelumnya buka suara soal anggaran cetak kalender DPR senilai Rp 955 juta. Kalender itu dipergunakan untuk tahun 2023.

"Itu untuk kalender 2023 dilelang waktu bulan Oktober dan dicetak Desember," kata Indra ketika dimintai konfirmasi, Sabtu (27/8).

Simak juga video 'Pro Kontra Biaya Rp 48 M untuk Gorden Rumah Dinas Anggota DPR':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT