ADVERTISEMENT

DPR RI Sahkan 32 UU Selama 2021-2022, Puan: Demi Kemajuan Indonesia

Atta Kharisma - detikNews
Senin, 29 Agu 2022 20:21 WIB
Puan Maharani
Foto: DPR
Jakarta -

DPR RI bersama-sama pemerintah telah mengesahkan 32 Undang-Undang (UU) selama Tahun Sidang 2021-2022. Ketua DPR RI Puan Maharani UU yang disahkan selama periode 16 Agustus 2021 hingga 15 Agustus 2022 itu dirancang demi mempercepat kemajuan bangsa Indonesia.

"DPR RI berkomitmen untuk selalu dapat menghasilkan produk legislasi yang memiliki landasan sosiologis yang kuat, memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya untuk memajukan kesejahteraan rakyat serta produk legislasi yang dapat mengatur percepatan mencapai kemajuan Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (29/8/2022).

Ia menjelaskan pembentukan UU merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui pembahasan bersama antara DPR RI dan pemerintah.

"Oleh karena itu diperlukan komitmen bersama antar pembentuk UU, yaitu DPR RI dan pemerintah, dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional," ujarnya.

Puan menilai dalam pembentukan UU, DPR dan pemerintah juga dituntut selalu cermat serta mempertimbangkan berbagai pendapat, pandangan, kondisi, situasi, kebutuhan hukum nasional, serta membuka ruang partisipasi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya.

"Pembentuk UU juga dituntut agar pembahasan UU dilakukan secara terbuka sehingga memenuhi prinsip transparansi publik," imbuhnya.

Ia berharap UU yang dihasilkan akan memiliki keselarasan dengan Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 serta memiliki landasan sosiologis yang kuat dan mengutamakan kepentingan nasional.

"Hal ini menjadi komitmen DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasinya," tegasnya.

Adapun produk legislasi yang bermanfaat bagi rakyat tersebut di antaranya UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), UU tentang Ibu Kota Negara, UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, UU tentang Keolahragaan, UU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi dan UU tentang Pemasyarakatan, UU Kejaksaan dan sejumlah UU tentang pembentukan provinsi serta Pengadilan Tinggi di sejumlah daerah.

Berikut rincian 32 UU yang disahkan DPR RI selama Tahun Sidang 2021-2022:

UU yang Disahkan DPR 2021-2022
UU yang Disahkan DPR 2021-2022
UU yang Disahkan DPR 2021-2022Foto: DPR


Dalam pengesahan 32 UU selama Tahun Sidang 2021-2022, DPR RI periode 2019-2024 lewat alat kelengkapan dewan (AKD) sejauh ini sudah mengesahkan 43 UU dengan rincian sebagai berikut:

UU yang Disahkan DPR 2021-2022Foto: DPR

Khusus untuk pengesahan UU TPKS pada 12 April 2022, Puan mengungkapkan beleid tersebut mendapatkan apresiasi yang tinggi dari para aktivis perempuan dan sejumlah masyarakat.

"Pengesahan RUU TPKS menjadi UU adalah hadiah bagi seluruh perempuan Indonesia, dan juga bagi seluruh rakyat Indonesia. UU TPKS adalah hasil kerja bersama sekaligus komitmen bersama kita untuk menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada tempat bagi kekerasan seksual," tuturnya.

Selain 32 RUU yang sudah disahkan menjadi UU, Puan menyebut masih ada 9 RUU yang sedang dibahas pada Tahap Pembicaraan Tingkat I, dan 24 RUU yang berada pada Tahap Penyusunan di DPR.

Tahap Penyusunan di DPR meliputi penyusunan oleh Anggota dan Alat Kelengkapan DPR sebanyak 9 RUU, dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi sebanyak 9 RUU, dan dalam tahap menunggu Surat Presiden (Surpres) untuk memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I sebanyak 6 RUU.

"Dalam semua tahapan pembentukan RUU tersebut, DPR senantiasa membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, baik pada tahap penyusunan, harmonisasi, maupun pembahasan," ucap Puan.

Proses penyerapan aspirasi publik dilakukan antara lain melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, diskusi, dan kegiatan konsultasi publik lainnya.

Sementara itu, pengajar di Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Silvanus Alvin menilai produktivitas DPR RI dalam mengesahkan sejumlah UU yang ditunggu rakyat adalah salah satu faktor yang membuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif ini meningkat. Hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada Juni 2022 menunjukkan adanya kenaikan kepuasan publik kepada DPR, yakni dari 55,3% pada April 2022 menjadi 62,6% di Juni 2022, atau naik sebesar 7,3%.

"Artinya ada peningkatan lebih dari 7 persen dan ini harus diapresiasi," ujarnya.

Alvin menyebut peningkatan kepuasan publik kepada DPR harus dilihat dari dua sisi. Pertama, ada upaya dari DPR untuk mendengar dan menyerap aspirasi rakyat serta menghasilkan produk-produk legislasi yang pro-rakyat. Kedua, peningkatan yang terjadi menandakan publik telah merasakan adanya upaya DPR untuk berbenah.

Alvin mengungkapkan kepercayaan publik bukanlah sesuatu yang mudah untuk didapatkan, terlebih oleh lembaga pembuat kebijakan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan proses berkelanjutan.

"Tentunya upaya-upaya ini tidak lepas juga dari peran Ibu Puan selaku Ketua DPR. Hal ini menunjukkan political will dari pimpinan DPR untuk menjawab persoalan-persoalan rakyat," pungkasnya.

Simak juga 'Jordi Amat-Sandy Walsh Baca Pancasila, DPR Setujui Naturalisasi':

[Gambas:Video 20detik]



(fhs/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT