Anies soal Cabut Aturan Gusur Era Ahok: Saya Cek Mandeknya di Mana

ADVERTISEMENT

Anies soal Cabut Aturan Gusur Era Ahok: Saya Cek Mandeknya di Mana

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Senin, 29 Agu 2022 11:47 WIB
Anies Baswedan
Anies Baswedan (Tiara Aliya/detikcom)
Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku belum menerima usulan pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak dari Pemprov DKI. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan proses pencabutan Pergub yang selama ini mengatur penggusuran di Jakarta itu terus berproses.

"Nanti saya cek tapi yang jelas bahwa itu akan dicabut," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2022).

Anies menyampaikan pembahasan mengenai pencabutan pergub itu sudah dibahas sejak beberapa waktu lalu. Jadi, kata Anies, semestinya hal itu sudah mulai berproses di Kementerian Dalam Negeri.

Oleh karena itu, mantan Menteri Pendidikan itu bakal melakukan pengecekan lebih lanjut apakah ada kendala dalam prosesnya.

"Makanya saya kemarin bilangnya harusnya sudah. Nanti coba saya cek ya, tetapi intinya sudah, bahkan kita sudah bahas itu beberapa bulan lalu sebelum lebaran. Nanti coba saya cek mandeknya di mana ya," jelasnya.

Sebelumnya, Anies menunggu restu Kemendagri untuk mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak. Namun, Kemendagri mengaku belum menerima usulan pencabutan Pergub yang selama ini mengatur penggusuran di Jakarta itu.

"Usulan fasilitasi Pergub pencabutan Pergub 207 Tahun 2016 belum diterima oleh direktorat yang menangani," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan saat dikonfirmasi, Kamis (25/8).

Benni menjelaskan usulan biasanya diajukan melalui aplikasi e-Perda dengan melampirkan Pergub terbaru yang mengatur pencabutan aturan sebelumnya. Setelah itu, Kemendagri akan memproses jika sudah memenuhi persyaratan administrasi.

"Usulan disampaikan melalui aplikasi e-Perda. Kalau sudah lengkap syaratnya, maka akan di-approve pada Unit Layanan Administrasi (ULA), selanjutnya, bisa diproses," jelasnya.

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018, pengajuan diproses maksimal 15 hari kerja. "Berdasarkan SOP paling lama 15 hari kerja sudah selesai, sesuai Permendagri 120 Tahun 2018," ujar Benni.

Anies memang berencana mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak. Anies menyebut saat ini pencabutan pergub era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu sedang berproses di Kemendagri.

"Sudah dalam proses pencabutan, tinggal menunggu aja dari kementerian," kata Anies di Cakung, Jakarta Timur, Kamis (25/8/2022).

Saat ini pihaknya telah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mencabut pencabutan pergub lama. Kendati begitu, pihaknya tengah menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Barulah setelah itu nomor pergub diterbitkan.

Simak juga video 'Anies Baswedan Harap Kota Tua Jadi Wisata Internasional':

[Gambas:Video 20detik]



(taa/knv)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT