.webp)
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan terkait penyelenggaraan kegiatan Formula E. F-PDIP turut mempertanyakan kemampuan keuangan PT Jakarta Propertindo (JakPro) selaku penyelenggara membayar sisa kewajiban commitment fee Formula E di musim ketiga.
Catatan itu disampaikan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta F-PDIP, Hardiyanto Kenneth saat menggelar rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 pada Rabu (24/8/2022). Kenneth awalnya membeberkan, PT JakPro telah melakukan renegosiasi atau kesepakatan ulang dengan Formula E Operations.
Hasilnya, Formula E yang tadinya digelar selama lima musim dipangkas menjadi 3 musim mulai tahun 2022-2024 mendatang. Total uang komitmen yang mesti dibayarkan sebesar £36.000.000 atau sekitar Rp 653 Miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sampai dengan tahun 2021 telah dibayarkan sebesar £ 31.000.000 (Rp 563 miliar); dan sisa kewajiban Commitment Fee tinggal sebesar £ 5.000.000; akan dibayarkan oleh PT. JakPro ditahun ke 3 dengan dana non APBD," kata Kenneth dalam rapat paripurna, Rabu (24/8/2022).
Sisa 5 juta poundsterling atau sekitar Rp 90 miliar rencananya dibayarkan dengan dana non-APBD. Kenneth lantas mempertanyakan kemampuan keuangan JakPro, karena sisa uang yang harus dibayarkan belum mencakup biaya pelaksanaan.
"Hasil kesepakatan renegosiasi PT.JAKPRO dengan pihak FEO, bahwa PT.JAKPRO berkewajiban membayar kekurangan dana Commitment Fee sebesar lima juta Poundsterling (£5.000.000), ditambah 10% (sepuluh) persen revenue pada tahun 2023, dan asumsi biaya variabel Penyelenggaraan Kegiatan Balap Mobil Formula-E (PKBMF E) sebesar Rp 1,23 triliun dari dana non APBD DKI Jakarta," jelasnya.
Sebagai informasi, biaya pelaksanaan senilai Rp 1,23 triliun yang dimaksud Kenneth merupakan biaya pelaksanaan Formula E selama 5 tahun yang tercantum dalam Laporan audit BPK tahun 2019. Biaya itu di luar commitment fee Formula E.
"Kami meragukan dana dimaksud, termasuk mempertanyakan kemampuan keuangan PT JAKPRO khususnya yang berkaitan dengan PKBMF-E, serta manfaatnya apa dari sisi finansial," ucapnya.
Senada dengan PDIP, PSI juga mempertanyakan kesanggupan penyelenggara membayar sisa fee Formula E. Dia mewanti-wanti jangan sampai JakPro mengajukan dana APBD membayar sisa pembayaran.
"Kami mempertanyakan kesanggupan PT JakPro untuk membayar sisa fee Formula E tersebut dan memastikan agar tidak kembali mengajukan dana yang berasal dari APBD untuk sisa pembayaran," ujar Wakil Ketua F-PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan.
PSI juga menagih Pemprov DKI membuka revisi studi kelayakan sekaligus segera melaporkan pertanggungjawaban hasil kegiatan Formula E musim pertama yang sudah digelar pada 4 Juni lalu.
"Meskipun revisi studi kelayakan sudah dilakukan oleh Pemprov DKl, namun ternyata dokumen tersebut tidak dibuka kepada publik termasuk kepada pihak DPRD yang memiliki fungsi pengawasan kepada Pemprov DKl. Untuk itu, kami masih menagih Pemprov DKl untuk membuka revisi studi kelayakan karena dalam pelaksanaan kegiatan Formula E, ada dana APBD yang digunakan untuk pembayaran fee Formula E," pungkasnya.
Respon Jakpro
PT JakPro merespon catatan dari F-PDIP dan F-PSI soal keraguan melunasi sisa uang komitmen Formula E pada 2024 mendatang. Direktur Utama JakPro, Widi Amanasto meyakini penyelenggaraan event Formula E mendatang akan lebih efektif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mengingat, JakPro selaku penyelenggara banyak belajar dari penyelenggaraan ajang balap mobil listrik di tahun ini.
"Kami mengambil banyak pengalaman dan pembelajaran dari penyelenggaraan tahun ini, sehingga menjadi bekal bagi kami agar penyelenggaraan tahun depan inshaallah bisa semakin efektif dan efisien," kata Widi.
(taa/dwia)
