.webp)
Usulan penonaktifan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman berujung pelukan. Benny memeluk Sigit dalam Komisi III DPR bersama Kapolri.
Untuk diketahui, Benny Harman sempat melontarkan usul agar Kapolri dinonaktifkan sementara selama pengusutan kasus Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J masih berjalan. Menurutnya, hal itu dapat membuat proses hukum berjalan secara objektif dan transparan.
Awalnya Benny meminta agar nama jenderal yang bakal mundur jika Sambo tidak menjadi tersangka dibuka ke publik. Setelah itu, Benny juga berbicara mengenai keterangan polisi mengenai kasus Brigadir J yang tidak dipercaya publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya, Benny mengusulkan Kapolri dinonaktifkan. Dia meminta Menko Polhukam Mahfud Md mengambil alih.
"Jadi publik dibohongi oleh polisi, maka mestinya Kapolri diberhentikan, sementara diambil alih oleh Menko Polhukam, untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan," ujar Benny.
Benny Peluk Sigit
Adapun Komisi III DPR ini mengundang Sigit untuk membahas kasus kematian Brigadir J oleh Irjen Ferdy Sambo. Rapat digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Dalam sebuah video yang diterima detikcom, Rabu (24/8/2022), Benny memeluk Jenderal Sigit sebelum rapat dimulai. Mereka juga tersenyum lebar dan berjabat tangan.
Melihat momen itu, para anggota Komisi III DPR tertawa. Suasana terlihat cair di ruangan itu.
Benny luruskan pernyataannya, simak di halaman berikut
Benny Luruskan Pernyataannya
Dalam rapat itu, Benny sekaligus menjelaskan maksud pernyataannya. Benny mengatakan usulan itu berawal dari Menko Polhukam Mahfud Md yang bicara tentang 'kerajaan Sambo' yang sulit diungkap.
"Ketika dua hari lalu ketua Kompolnas menyampaikan cerita tentang kerajaan Sambo yang katanya begitu mendominasi institusi kepolisian dan menceritakan betapa sulitnya kasus ini diungkapkan, begitu sulitnya kebenaran kasus ini diungkapkan, dan diungkapkan setelah ada permintaan bapak presiden," kata Benny.
"Bapak presiden konon katanya 4 kali meminta Pak Kapolri supaya ungkapkan kasus ini apa adanya, kerajaan Sambo begitu mendominasi institusi ini," lanjut Benny.
 Benny K Harman (Foto: dok. DPR) |
Waketum Demokrat ini mengungkap cerita Mahfud yang menyebut kerajaan Sambo itu membuat Kapolri tersandera di dalamnya. Di saat itulah Benny mengusulkan Kapolri dinonaktifkan terlebih dahulu.
"Maka pada saat itulah konteks cerita ketua Kompolnas yang juga Menkopolhukam, bagaimana dia menceritakan Pak Kapolri juga tersandera oleh kerajaan Sambo ini. Maka saat itulah saya mengusulkan sekali lagi dalam konteks cerita beliau," ujarnya.
"Saya mengusulkan kalau begitu bapak Menkopolhukam mengapa saat itu tidak diminta saja kepada bapak presiden supaya Pak Kapolri dinonaktifkan, sementara untuk bisa ungkapkan kasus itu apa adanya, kalau betul kerajaan Sambo memang sudah mendominasi sampai ke bagian-bagian yang paling suci di lembaga ini," imbuh Benny.
Benny menegaskan tidak ada konteks bahwa dirinya tidak mendukung Kapolri. Benny menegaskan mendukung penuh Kapolri.
"Kemudian ada teman-teman yang ramai-ramai untuk kami mendukung, tidak ada konteks itu. Kalau soal dukung saya dukung sepenuhnya Pak Kapolri dengan kata dan juga dengan doa," ujarnya.
Benny menepis adanya agenda lain terkait usulan penonaktifan itu. Benny menuding balik pihak lainlah yang membawa pesan golongan tertentu. Dia juga menyinggung pihak-pihak yang menafsirkan liar perihal usulannya tersebut.
"Jadi tidak ada agenda untuk, kalau tadi bilang, wah ada yang usul nonaktifan karena membawa agenda pihak ketiga, pihak ketiga, siapa? Ndak ada itu," kata Benny.
"Yang ngomong itu mungkin membawa pesan kelompok atau golongan yang ingin diperjuangkannya. Tapi jelas kita tidak, apa yang saya sampaikan di sini, itulah apa adanya. Yang tidak paham kemudian menafsirkan macam-macam tapi itu tentu biasa Pak Kapolri," lanjut Benny.
