Anggota DPR Arsul Sani Usulkan UU MK Kembali Direvisi!

ADVERTISEMENT

Anggota DPR Arsul Sani Usulkan UU MK Kembali Direvisi!

Mulia Budi - detikNews
Rabu, 24 Agu 2022 11:27 WIB
Arsul Sani
Arsul Sani seusai seminar di KY (Mulia Budi/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua MPR sekaligus anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengusulkan revisi UU No 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal UU ini belum berumur lama. UU terbaru itu salah satunya memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi, diubah dari 5 tahun menjadi 15 tahun.

"Kita pengin kembalikan saja kepada Undang-Undang MK yang lama saja. Ya poin-poinnya kita kembalikan saja, artinya kepada yang lama," kata Arsul Sani kepada wartawan seusai seminar di gedung Komisi Yudisial (KY), Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2022).

Dia mengatakan revisi untuk mengembalikan UU MK ke yang lama itu muncul bukan tanpa alasan. Dia menyebut UU MK yang baru itu tidak membuat MK patuh pada konstitusi dan terbukti pada uji formil.

"Ya karena ternyata revisi Undang-Undang MK itu tidak menjadikan MK juga tertib konstitusi kok, gitu lo. MK-nya sendiri sebagai penjaga konstitusi itu, dan itu terbukti apa? Terbukti di putusan uji materi Undang-Undang MK," kata Arsul.

"Kalau MK itu negarawan bagi saya harusnya dia sama standarnya ketika dia menguji formil Undang-Undang Cipta Kerja, tapi kan nggak, gitu lo. Begitu itu menguntungkan para Yang Mulia hakim MK sendiri itu ditolak uji formilnya, itu masalahnya," sambungnya.

Lebih lanjut dia mengatakan MK tak boleh menjalankan fungsi selayaknya lembaga politik. Menurutnya, MK merupakan lembaga hukum, bukan lembaga politik.

"Jadi kan MK sama saja dengan DPR kalau gitu, sebagai lembaga politik, itu nggak boleh. Selain DPR, itu nggak boleh ada yang ini. Kalau DPR itu lembaga politik, yang lainnya ini lembaga hukum harus kenegarawanan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, DPR dalam waktu yang sangat cepat mengubah UU MK. Salah satu yang diubah adalah jabatan hakim konstitusi, dari 5 tahun menjadi 15 tahun tanpa kocok ulang.

UU MK ini lalu di-judicial review ke MK oleh sejumlah kelompok masyarakat. Pada Juni 2022, MK memilih setuju dengan masa perpanjangan jabatan itu. Hal ini menuai polemik di masyarakat.

Lihat juga video 'UU MK soal Masa Jabatan Hakim Digugat Lagi!':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/asp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT