ADVERTISEMENT

Kolom

Mahkamah Konstitusi Kehilangan Urgensi?

Yuniar Riza Hakiki - detikNews
Senin, 15 Agu 2022 10:37 WIB
Mahkamah Konstitusi, MK
Foto ilustrasi: Ari Saputra
Jakarta -

Tergelitik dari goresan pena digital Andi Saputra, Masihkan Kita Membutuhkan MK? [detikcom, 2/8], memang mengesankan terjadi pesimisme terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). MK yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu ditimang akankah terbuang? Pelanggaran konstitusional atas undang-undang yang dibuat Presiden dan DPR, kini rasanya sulit optimis bila diadukan ke MK lewat judicial review.

Dalil kebijakan hukum terbuka, bukan permasalahan konstitusionalitas norma, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum makin melelahkan untuk didengar. Dalil seperti ini sering kali diungkap hakim konstitusi merupakan pembatasan kekuasaan yudisial (judicial restraint), agar MK tidak masuk terlalu jauh ke dalam dapur kekuasaan eksekutif dan legislatif. Disebut pula agar tidak sembarang orang dapat mengubah norma undang-undang dan konstitusi bila tidak punya kedudukan hukum dalam menguji konstitusionalitas undang-undang.

Satu sisi, MK memang tidak didesain untuk serampangan dalam menguji konstitusionalitas undang-undang, karena ia harus menjaga supremasi konstitusi. Tapi MK yang kini memang terkesan tidak seprogresif dulu, yang mampu menerobos tembok tebal positivisme demi konstitusionalisme. Refleksi ini sekaligus untuk menyadarkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu semestinya seiring sejalan dengan perkembangan kualitas peradaban, bukan sebaliknya.

Kritik terhadap MK memang sebaiknya tidak menggeneralisasi bahwa kualitas MK saat ini makin menurun. Ada sebagian produk lembaga ini yang berkualitas untuk peradaban konstitusionalisme. Keberanian 5 dari 9 hakim MK untuk menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena proses pembentukannya menabrak prinsip konstitusi menjadi salah satu buktinya.

Memang ada hal yang patut disesalkan. Selain berbagai problem MK yang diuraikan Andi Saputra, saya menyoroti putusan MK yang justru tumpul, ketika pembentuk UU hanya menindaklanjuti yang sesuai dengan kepentingannya saja. Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, belum sepenuhnya ditindaklanjuti pembentuk UU. Presiden dan DPR baru mengesahkan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk melegitimasi metode omnibus dalam UU Cipta Kerja.

Sedangkan perintah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja yang memenuhi asas keterbukaan dengan menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, serta perintah untuk mengkaji kembali beberapa substansi UU Cipta Kerja yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat, sampai hari ini belum tampak juga inisiasinya.

Masih ingat dengan kasus rangkap jabatan wakil menteri? Putusan No. 80/PUU-XVII/2019 tentang uji konstitusionalitas norma jabatan Wakil Menteri, MK telah menegaskan fakta berkaitan dengan tidak adanya larangan rangkap jabatan Wamen dalam UU Kementerian Negara. MK melalui pertimbangannya kemudian menegaskan bahwa seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Putusan ini masih diabaikan Presiden, dengan tidak melarang wamen yang masih rangkap jabatan. Bahkan belum melakukan revisi UU Kementerian Negara untuk mengatur larangan rangkap jabatan wamen.

Kemudian dengan problem pengisian penjabat kepala daerah. Melalui Putusan No. 67/PUU-XIX/2021, MK mengamanatkan pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016. Hal ini agar tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah. Sayangnya, putusan ini juga tumpul, sampai sekarang tidak jelas tindak lanjutnya.

Cukup disayangkan bila MK kehilangan urgensinya. Bukan hanya karena problem internal MK, tetapi ketiadaan komitmen Presiden dan DPR dalam menegakkan prinsip bernegara.

Yuniar Riza Hakiki peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi UII

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT