Rapat Paripurna DPRD DKI Batal Bahas Korupsi APBD 2005

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum melaporkan kepada DPRD terkait penyimpangan APBD DKI 2005 yang ditemukan Fraksi Partai Demokrat. Hal ini membuat sidang paripurna yang khusus membahas dugaan korupsi itu menjadi tertunda.Gelagat itu semula ditunjukkan oleh dua komisi yakni A (bidang pemerintahan) dan E (bidang kesejahteraan) yang menolak menyampaikan laporan hasil pembahasan sampai hasil audit yang dilakukan BPK dilaporkan. Alhasil rapat yang dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzie Bowo itu diamini oleh pimpinan sidang yakni ketua DPRD Ade Surapriatna. "Sambil menunggu perkembangan selanjutnya dan penjadwalan laporan hasil audit BPK maka sidang ditunda," ujar Ade Surapriatna di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Selasa (27/06/06).Usai rapat paripurna, Ade menyatakan, hingga sidang dilakukan BPK belum memberikan laporan hasil audit. Padahal laporan itu diperlukan sebagai bahan untuk membuktikan dan mencocokkan hasil hitungan. "Sehingga semua dugaan dari FPD selama ini dapat dibuktikan," tandas politisi asal Golkar yang rencananya akan mencalonkan diri menjadi Gubernur Jakarta pada Pilkada nanti. Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jhonny Wenas Polii mengungkapkan dugaan penyimpangan anggaran tahun 2005 yang terjadi di sejumlah instansi Pemprov DKI sebesar Rp 1,56 triliun. Penyimpangan itu dibidang hukum, ketentraman, ketertiban umum, dan kesatuan bangsa sebesar Rp 208,025 miliar.Di bidang pemerintahan Rp 32,3376 miliar, ekonomi Rp 100,060 miliar, pendidikan dan kesehatan Rp 292,661 miliar, kependudukan dan ketenagakerjaan Rp 13,685 miliar, sosial dan budaya Rp 50,327 miliar, sumber daya alam dan lingkungan hidup Rp 107,207 miliar, dan bidang sarana dan prasarana kota Rp 868,903 miliar. (ahm/)