Cegah KKN, Polri Perbarui Sistem Perekrutan Bintara

Jakarta - Polri akan memperbarui tata cara penerimaan bintara. Dijamin lewat cara baru ini rekrutmen Bintara Polri bebas KKN. Sungguh?Terkait rencana tersebut, Mabes Polri bekerja sama dengan kemitraan atau Partnership of Government Reform mengundang 2 kelompok peneliti, yakni lembaga manajemen Fakultas Ekonomo Universitas Indonesia (UI) dan Fakultas Psikologi UI. Kedua lembaga tersebut membuat kajian akademik mengenai permasalahan SDM Polri."Pembaruan itu dari segi makro, mulai dari perencanaan sampai dengan pelepasan," tutur Senior Government Adviser Partnership, Adrianus Meliala dalam jumpa pers di Gedung Surya, Jl MH Thamrin, Jakarta, Selasa (27/6/2006).Penelitian dan kajian tim psikologi dan manajemen UI itu terangkum dalam buku berjudul 'Pengembangan Sistem Perekrutan Bintara Polri'. Buku itu menunjukkan adanya pembaruan pada sistem seleksi dan penerimaan bintara Polri.Dalam sistem seleksi, pembaruan terjadi pada perekrutan tahap awal. Bagian ini biasanya diawali dengan tes fisik dan dilanjuti tes akademik. Namun sekarang sebaliknya, tes akademik dulu baru fisik."Langkah ini akan membantu tersaringnya orang-orang pintar walaupun dia nantinya tidak lulus tahap fisik," kata Adrianus.Tes fisik untuk melihat kesamaptaan calon bintara. Tes ini akan melihat seberapa jauh keseimbangan organ tubuh yang dimiliki, baik mata, kaki dan sebagainya. Selanjutnya dilakukan tes kebugaran melalui senam militer, lari, dan renang."Mereka yang mendapat nilai cukup, sudah memiliki kecerdasan dan kepribadian yang diharapkan masyarakat," ujar Adrianus.Sistem baru juga menyingkat waktu perekrutan Bintara ini. Jika biasanya proses tersebut berlangsung 2 hingga 3 bulan, sekarang hanya menjadi 28 hari."Waktu selama 28 hari itu akan dibagi dalam 8 fase tes. Pemadatan waktu perekrutan ini juga untuk menghindari praktik KKN," ungkap Meliala. (djo/)