KSP Ungkap Tujuan Keppres Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat

ADVERTISEMENT

KSP Ungkap Tujuan Keppres Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat

Farih Maulana Sidik - detikNews
Sabtu, 20 Agu 2022 20:24 WIB
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jaleswari Pramodhawardani (Foto: KSP)
Foto: Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jaleswari Pramodhawardani (Foto: KSP)
Jakarta -

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menyebut keppres pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan komitmen serius Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana dinyatakan dalam Nawa Cita, RPJMN, dan dokumen resmi lainnya. Dia mengatakan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu adalah janji dan komitmen Jokowi.

"Sejak menjabat Presiden RI tahun 2014, Presiden Jokowi telah berupaya keras menyelesaikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Presiden memerintahkan untuk pelanjutan proses melalui pengadilan (yudisial) dengan memerintahkan Kejaksaan Agung dan mendorong Komnas HAM bekerja memenuhi unsur-unsur dan proses hukum," kata Jaleswari dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/8/2022).

Dia mengatakan Presiden Jokowi juga berkomitmen untuk menyelesaikan melalui luar pengadilan dengan mengutamakan hak korban dan keluarga.

"Paralel dengan proses yudisial yang berlangsung, Presiden juga memberikan arahan perlunya penyelesaian di luar pengadilan (non-yudisial) yang lebih berorientasi pada perlindungan dan rehabilitasi hak korban dan keluarga korban," ucapnya.

Dia mengatakan saat peringatan Hari HAM Sedunia pada 9 Desember 2014 di Yogyakarta, Jokowi menemui korban pelanggaran HAM untuk mendengarkan aspirasinya. Kemudian pada 2015 juga sempat digagas pembentukan Komite Rekonsiliasi dan Komite Pengungkapan Kebenaran.

Lalu tahun 2016 digelar simposium nasional tentang peristiwa 1965/1966 dan rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional di 2016 tetapi mendapat penolakan publik dengan berbagai alasan.

Pada Mei 2018, Jokowi menerima audiensi keluarga korban pelanggaran HAM di Istana guna mendengar aspirasi dan harapan para korban. Pada tahun yang sama juga dibentuk Tim Gabungan Terpadu Tentang Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

Lalu pada 2019 dimulailah pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi setelah UU Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006. Tahun 2021, Jaksa Agung mulai melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran HAM di Paniai tahun 2014, dan dalam waktu dekat ini Pengadilan HAM atas kasus tersebut akan digelar di Pengadilan Negeri Makassar.

"Sampai saat ini, terdapat 13 peristiwa pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan berdasarkan penyelidikan Komnas HAM," ucapnya.

Dari 13 peristiwa tersebut, 9 peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat masa lalu atau terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Sembilan peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang dimaksudnya yaitu:
1. Peristiwa 1965/1966;
2. Peristiwa Penembakan Misterius 1983-1984;
3. Peristiwa Talangsari 1989;
4. Peristiwa Mei 1998;
5. Peristiwa Penghilangan Paksa 1997/1998;
6. Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1998-1999;
7. Peristiwa Dukun Santet 1999;
8. Peristiwa Rumoh Geudong Aceh 1998;
9. Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999.

Sedangkan empat peristiwa yang lain terjadi setelah tahun 2000 yaitu:
1. Peristiwa Wasior 2001;
2. Peristiwa Wamena 2003;
3. Peristiwa Jambo Keupok 2003; dan
4. Peristiwa Paniai 2014.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT