ADVERTISEMENT

Komnas HAM Belum Terima Salinan Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Anggi Muliawati - detikNews
Kamis, 18 Agu 2022 19:16 WIB
Kantor Komnas HAM
Komnas HAM (Rolando/detikcom)
Jakarta -

Presiden Jokowi telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengaku belum mendapatkan salinan Keppres tersebut.

"Saya sampai hari ini belum mendapatkan salinan dari Keppres itu, saya tidak mau mengomentari sesuatu yang belum saya baca langsung," kata Sandra, Kamis (18/8/2022).

"Jadi beredar memang ada teks yang katanya salinan tetapi kan saya tidak bisa tahu keabsahannya, jadi kalau kamu punya dokumen salinan resmi dengan senang hati kami menerima dan membaca sebelum memberikan tanggapan," sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan belum mengetahui anggota dan metode kerja dari tim tersebut. Dia meminta masyarakat menunggu keppres tersebut diumumkan.

"Presiden kan itu baru pidato itu, jadi sampai hari ini, tim itu akan bekerja untuk apa, metode kerjanya kayak apa, serta siapa isi tim itu, nama-nama orangnya, kami Komnas HAM, sampai hari ini belum mengetahuinya. Oleh karena itu saya ingin sampaikan, karena kita belum mengetahui jadi kita tunggu saja itu diumumkan dulu," katanya.

Dia mengatakan sampai hari ini penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 hanya melalui pengadilan HAM. Namun dia menyebut tidak menutup kemungkinan adanya jalan di luar pengadilan.

"Komnas HAM mau konsentrasi saja ke tugas pokoknya sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 sebagai penyelidik pelanggar HAM dalam kerangka criminal justice system," kata Amir.

Lebih lanjut, Amir meminta untuk menunggu pengumuman keppres tersebut. Menurutnya, pro dan kontra akan selalu terjadi ketika adanya suatu kebijakan baru.

"Yang mesti kita tunggu dalam waktu dekat ini adalah kepres itu, yang sudah ditanda tangani itu nomor berapa itu, apa isinya, supaya kita bisa bertanya dong. Kalau enggak gitu apa yang bisa ditanyakan kebijakan negara itu resmi kalau sudah diumumkan, seperti tim, tim sekali lagi saya tanyakan siapa yang pimpin tim itu, siapa orangnya, dari situ kita bisa menilai nanti, berapa lama dia akan bekerja," katanya.

"Kenapa? Karena sekali lagi saya tanyakan, kontroversi selalu bisa terjadi, pro dan kontra adalah suatu yang alamiah, tapi bagaimana itu bisa ditanggapi secara positif oleh pembuat kebijakan," sambungnya.

Sebelumnya, dalam pidato di sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8), Jokowi menyampaikan pihaknya menaruh perhatian soal penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Perhatian itu berwujud, pertama pemrosesan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kedua, berwujud Keppres.

"Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani," kata Jokowi.

Simak juga 'PDIP Terus Cari Keadilan dalam Pelanggaran HAM Berat Tragedi Kudatuli':

[Gambas:Video 20detik]

(idn/idn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT