ADVERTISEMENT

Pemerintah Diminta Tambah Anggaran Perlindungan Sosial Tahun 2023

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Jumat, 19 Agu 2022 19:20 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW)
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyayangkan lemahnya program perlindungan sosial dalam agenda utama APBN 2023. Dia pun meminta pemerintah merevisi alokasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) agar dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia.

"Salah satu prioritas nasional nomor Tiga dalam Nota Keuangan tahun 2023 sesudah pandemi COVID-19 adalah meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk. Faktanya anggaran dan program perlindungan sosial malah mengalami penurunan," ujar HNW dalam keterangannya, Jumat (19/8/2022)

Dia menjelaskan anggaran perlindungan sosial tahun 2023 adalah Rp 479,1 triliun. Jumlah ini berkurang sekitar 4,7% dari outlook 2022 sebesar Rp 502,6 triliun. Sementara angka kemiskinan ditargetkan bisa turun ke rentang 7,5-8,5 persen.

Dia pun mengingatkan kondisi tersebut tidak sinkron dan bertolak belakang. Pasalnya program perlindungan sosial yang selama ini menjadi penopang penting dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

"Untuk menurunkan angka kemiskinan hingga dua persen poin seperti diprogramkan Pemerintah itu artinya mengentaskan sekitar 5 jutaan penduduk dari bawah garis kemiskinan. Dan itu membutuhkan peningkatan alokasi perlindungan sosial yang masif. Karenanya pemerintah harusnya merevisi angka perlindungan sosial yang justru turun di tahun anggaran 2023, atau target penurunan angka kemiskinan yang diprogramkan pemerintah akan sangat sulit tercapai," paparnya.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini juga menilai Kemensos sebagai ujung tombak pelaksana fungsi perlindungan sosial tidak memiliki perubahan signifikan dalam program kerjanya. Bahkan, beberapa kegiatan kunci malah dipangkas target keluarannya. Sebut saja program rehabilitasi sosial anak dengan jumlah penerima yang berkurang setiap tahun.

Diketahui penerima program rehabilitasi sosial anak tahun 2018 sebanyak 101 ribu penerima di tahun 2018, kemudian tinggal 35 ribu penerima di tahun 2022. Dan semakin berkurang menjadi 24 ribu penerima di tahun 2023.

Di sisi lain, pemberdayaan komunitas adat terpencil juga berkurang drastis dari 3.500 KK di tahun 2022 menjadi hanya 1.500 KK di tahun 2023.

"Pengentasan kemiskinan harus menyasar kelompok rentan, di antaranya adalah kelompok adat, kelompok anak-anak, dan kelompok perempuan. Namun selain turunnya sebagian target di Kemensos, KemenPPPA juga tidak mendapatkan dukungan signifikan untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak," lanjutnya.

Pada RAPBN 2023, kata dia, KemenPPPA hanya mendapatkan alokasi anggaran Rp 288,4 miliar. Meskipun jumlah tersebut meningkat Rp 40 miliar dari tahun 2022, namun menurutnya jumlah tersebut masih jauh lebih rendah dari anggaran di tahun 2018 yang sebesar Rp 516,9 miliar.

HNW pun meminta KemenPPPA untuk tidak lagi beralasan minimnya anggaran karena tugasnya yang sebatas melakukan koordinasi. Sebab dia menilai, KemenPPPA saat ini juga memiliki sejumlah program teknis yang langsung membantu kelompok rentan.

"Misalnya ada program pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan bagi perempuan, serta penanganan komprehensif bagi anak dengan perlindungan khusus. Ini seharusnya dimasifkan dengan dukungan peningkatan kewenangan dan anggaran yang memadai," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah perlu memperkuat alokasi anggaran perlindungan sosial lewat Kemensos dan KemenPPPA. Bukan malah memperlemah realisasi target program penurunan kemiskinan. Belum lagi ditambah sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang masih bermasalah, dan munculnya sejumlah gugus data baru seperti data Registrasi Sosial Ekonomi dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang berpotensi saling tumpang tindih.

"Munculnya proyek data baru seperti Regsosek dan P3KE mengindikasikan ketidakpercayaan pemerintah terhadap data eksisting yakni DTKS. Hal ini berpotensi menyebabkan semakin lemahnya upaya perbaikan data di DTKS, miskoordinasi dan simpang siur pendataan dan penggunaan data lintas K/L, dan akhirnya penyaluran program perlindungan sosial semakin potensial tidak tepat sasaran," katanya.

"Ujungnya target pengentasan kemiskinan akan makin sulit tercapai karena akumulasi lemahnya komitmen peningkatan perlindungan dan pemberdayaan sosial," pungkasnya.

(prf/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT