.webp)
KPK menahan tersangka baru dalam perkara suap alokasi anggaran bantuan keuangan Pemprov Jatim. Tersangka baru itu adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jawa Timur (BPKAD Jatim) periode 2014-2016, Budi Setiawan.
"Setelah melalui serangkaian penyelidikan berdasarkan fakta hukum persidangan perkara Terpidana Syahri Mulyo dkk dan penyidikan perkara Tigor Prakasa, ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan pada proses penyidikan dengan menetapkan tersangka Budi Setiawan," kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jumat (19/8/2022).
Perkara ini bermula saat mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo menemui Budi Setiawan untuk meminta dukungan pembangunan di Tulungagung. Dia memerintahkan Kepala Dinas PUPR Sutrisno dan Kepala Dinas Pengairan, Pemukiman, dan Perumahan Rakyat Sudarto berkomunikasi dengan Bappeda Jawa Timur dan BPKAD Jatim guna mendapat alokasi bantuan keuangan untuk infrastruktur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karyoto menyebut seharusnya kewenangan pemberian bantuan keuangan itu berasal dari Gubernur Jawa Timur. Namun, dalam pelaksanaannya, Kepala Bappeda-lah yang melakukannya.
"Atas alokasi dan distribusi pembagian tersebut, maka BS selaku Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2016 dapat mendistribusikan pembagian Bantuan Keuangan tersebut kepada Kabupaten atau Kota yang direkomendasikannya, namun keputusan akhir atas pembagian tersebut tetap ada pada Kepala Bappeda," jelas Karyoto.
Selanjutnya, Sutrisno dan Sudarto mengadakan pertemuan dengan Budi Juniarto selaku Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Jatim guna memberikan proposal pengajuan permintaan alokasi. Dalam pertemuan disepakati fee 7,5 persen untuk alokasi yang cair.
"Masing-masing pihak telah mengetahui bahwa apabila disetujui maka akan ada pemotongan untuk fee bagi pihak Bappeda Jawa Timur sebesar 7,5 persen dari alokasi yang cair," jelas Karyoto.
Selain lewat Budi Juniarto, di tahun yang sama Sutrisno bertemu dengan Budi Setiawan guna meminta bantuan alokasi bantuan untuk Kabupaten Tulungagung. Dalam pertemuan itu juga disepakati Budi bakal membantu jika diberi fee sebesar 7-8 persen dari alokasi.
"Pada pertemuan tersebut, BS sepakat akan memberikan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten Tulungagung dengan pemberian fee antara 7 persen hingga 8 persen dari total anggaran yang diberikan," lanjutnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Singkat cerita, Kabupaten Tulungagung mendapat bantuan sebesar Rp 79,1 miliar. Diduga Sutrisno memberikan fee secara langsung kepada Budi senilai Rp 3,5 miliar di ruangan BPKAD Jawa Timur.
Kemudian, saat Budi menjadi Kepala Bappeda Jawa Timur pada 2017, dia turut campur tangan dalam perubahan alokasi anggaran bantuan keuangan Pemkab Tulungagung Tahun 2017, yang berubah menjadi Rp 30,4 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp 29,2 miliar.
Atas bantuan itu, Syahri dan Sutrisno memberikan fee sebesar Rp 6,75 miliar kepada Budi. Uang tersebut diberikan pada rentang 2017 dan 2018.
"Sebagai komitmen atas alokasi Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Kabupaten Tulungagung, maka pada tahun 2017 dan tahun 2018 SAYHRI MULYO melalui SUTRISNO memberikan fee sebesar 6,75 Miliar rupiah kepada tersangka BS," tutup Karyoto.
Baca juga: Surya Darmadi Masuk ICU, Batal Diperiksa KPK |
Atas perbuatannya, Budi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Adapun Syahri Mulyo telah divonis 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 700 juta. Dia terbukti menerima suap di proyek infrastruktur dari pihak kontraktor asal Blitar.
Sementara itu, Tigor Prakasa merupakan penyuap Syahri Mulyo. KPK menduga Tigor memberikan suap senilai Rp 14,5 miliar dalam kurun tiga tahun.
