ADVERTISEMENT

Cara Pilihan Jokowi Tangani Pelanggaran HAM Berat Tuai Penolakan

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 18 Agu 2022 08:17 WIB
Presiden Jokowi (Tangkapan layar YouTube Setpres)
Presiden Jokowi (Tangkapan layar YouTube Setpres)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih cara penyelesaian 'di luar persidangan' untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Para aktivis menolak dan ingin persoalan serius itu tetap diselesaikan di persidangan. Berikut duduk perkara soal keputusan presiden (keppres) terbaru Jokowi.

Dalam pidato di sidang tahunan MPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8), Jokowi menyampaikan pihaknya menaruh perhatian soal penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Perhatian itu berwujud, pertama pemrosesan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Kedua, berwujud keppres.

"Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani," kata Jokowi.

Hingga saat ini, belum jelas betul isi tim itu. Namun, sejurus kemudian, penolakan terhadap cara non-yudisial untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat langsung muncul.

Penolakan

Pada Rabu (17/8), koalisi masyarakat sipil menyuarakan penolakan. Mereka meminta agar keppres Jokowi itu dicabut.

Koalisi ini terdiri atas keluarga korban Tragedi Semanggi I Maria Catarina Sumarsih, istri Munir yakni Suciwati, KontraS, Imparsial, YLBHI, LBH Jakarta, HRWG, PBHI, Amnesty International Indonesia, hingga INSERSIUM.

"Keppres tersebut secara tegas memperlihatkan bahwa pemerintah mengutamakan mekanisme non-yudisial dalam penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu, dijadikan jalan pintas untuk seolah dianggap sudah menuntaskan pelanggaran HAM berat. Padahal, ini hanya cara yang dipilih pemerintah melayani para pelanggar HAM berat masa lalu agar terhindar dari mekanisme yudisial," kata mereka dalam pernyataan bersama.

Sebagai catatan, dilansir Antara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) punya daftar berisi 12 kasus pelanggaran HAM berat, yakni Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1998 di Jakarta, peristiwa kerusuhan Mei 1998 di pelbagai provinsi, peristiwa Wasior Manokwari 2001, hingga peristiwa Wamena 2003.

Ada pula peristiwa penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998 di pelbagai provinsi, peristiwa Talangsari Lampung 1989, peristiwa pembunuhan massal 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Simpang KKA Aceh 1999 dn Jambu Keupok Aceh 2003, pembunuhan 'dukun santen' 1998, peristiwa Rumoh Geudong di Aceh 1989, hingga peristiwa Paniai di Papua pada 2014.

Berikut isi desakan koalisi masyarakat sipil terkait Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu:

1. Presiden RI Membatalkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu;
2. Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti hasil penyelidikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) dengan melakukan penyidikan secara transparan dan bertanggungjawab terhadap peristiwa Pelanggaran HAM Berat masa lalu;
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia segera merekomendasikan dan/atau mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM Ad-hoc atas Peristiwa Pelanggaran HAM Berat masa lalu;
4. Pemerintah dan DPR RI membahas RUU KKR dan membuka seluas-luasnya partisipasi publik secara bermakna (meaningful participation) khususnya penyintas dan keluarga korban Pelanggaran HAM Berat sesuai dengan mandat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No.006/PUU-IV/2006;

Ketua Setara Institute Hendardi menilai keppres itu mengubur aspirasi dan harapan korban untuk tidak pernah bisa merdeka dari impunitas pelaku pelanggaran HAM.

Hendardi menyebut keppres itu memuat pembentukan Tim Paham (Penyelesaian Pelanggaran HAM). Menurut Hendardi, Tim Paham berisi sosok-sosok bermasalah terkait pelanggaran HAM masa lalu, sehingga hanya mempertebal impunitas dan pemutihan pelanggaran HAM.

"Langkah pemerintah membuktikan bahwa Jokowi tidak mampu (unable) dan tidak mau (unwilling) menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM, bahkan yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM," kata Hendardi dalam keterangan pers tertulis.

Cara non-yudisial dinilainya bertentangan dengan amanat UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Setara Institute tidak menerima cara penyelesaian non-yudisial bagi pelanggaran HAM berat. Soalnya, itu sama saja cuci tangan negara.

"Keppres ini bagian dari persekongkolan berbagai pihak untuk mencetak prestasi absurd bagi Jokowi, pemutihan bagi yang selama ini diduga terlibat pelanggaran HAM, dan bahkan bagi para pejabat dan lingkaran kekuasaan yang selama ini tersandung tuduhan pelanggaran HAM, sehingga terus menerus gagal dalam pencapresan," kata Hendardi.

Lihat juga video '3 Wanti-wanti Komisi IX soal Heboh Dugaan Aplikasi PeduliLindungi Langgar HAM':

[Gambas:Video 20detik]



(dnu/eva)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT