Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan momentum Hari Ulang Tahun ke-77 MPR RI harus dijadikan sebagai sarana refleksi diri sekaligus melakukan proyeksi ke depan. Ia menilai para generasi pewaris bangsa harus mampu memaknai bagaimana proses konseptualisasi MPR yang telah melintasi waktu serta melalui rangkaian perjalanan yang panjang.
"Perubahan kedudukan, wewenang, dan tugas MPR sebagai akibat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mengurangi kehormatan MPR. Sebagai lembaga negara yang mengemban visi sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat, MPR tetap memiliki tugas yang mulia, yaitu membangun karakter bangsa melalui sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Atau dikenal dengan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (18/8/2022).
Hal ini ia sampaikan dalam Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-77 MPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bangsa Indonesia saat ini berada dalam tingkatan kedua dari revolusi, yaitu tingkatan nation and character building atau tingkat membina karakter bangsa.
Mengutip dari Bung Karno, Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan pada tingkatan pertama dari revolusi, yaitu tingkatan pemerdekaan, semua hal lebih mudah. Persoalan yang dihadapi hanya satu, yaitu pro atau kontra penjajahan.
"Pada masa pemerdekaan, idealisme membumbung tinggi dan menyala-nyala. Situasi tersebut sangat berbeda pada masa nation and character building saat ini. Pada tahap ini biasanya idealisme agak luntur, dan ego-sentrisme, aku-sentrisme, biasanya makin tumbuh," terangnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini mengatakan tidak salah jika dibilang tingkat kemiskinan terparah suatu bangsa bukanlah pada sumber daya, melainkan kemiskinan jiwa dan karakter. Menurutnya ketika warga negara hanya bisa bertanya apa yang bisa didapat dari negara, dan ketika penyelenggara negara hanya memburu kehormatan, memburu kuasa demi kuasa, tapi tidak mau memikul tanggung jawab dari kehormatannya, maka sehebat apa pun rumusan nilai dan filosofi bangsa, tidak akan membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi kehidupan bersama.
"Kita wajib bersyukur para pendiri bangsa telah mewariskan nilai-nilai fundamental bangsa. Lahir dan berprosesnya perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan mercusuar tentang tingginya tingkat pemahaman dan tingkat kebudayaan kita waktu itu," tegas Bamsoet.
Karenanya, sambung Bamsoet, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh elemen bangsa untuk memasyarakatkan serta mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam semua lini kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan Pancasila harus menjadi nyata, rakyat Indonesia harus merasakan bahwa dalam negara Pancasila segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merasa dilindungi dan maju dalam kesejahteraan.
"Penghapusan kemiskinan dan jaminan kesejahteraan rakyat, harus menjadi prioritas segala pembangunan. Seluruh rakyat Indonesia harus dapat merasakan bahwa dalam negara Pancasila, mereka dapat hidup secara terhormat, sejahtera dan adil," pungkasnya.
Acara ini turut dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mewakili Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Yandri Susanto, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad serta Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus.
Hadir pula Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun; Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD.
Simak juga 'Wanti-wanti Jokowi soal Pemilu: Jangan Ada Lagi Politik Identitas!':
