ADVERTISEMENT

SETARA: Sanksi Kode Etik Polisi Terkait Kasus Sambo Harus Fair

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 18 Agu 2022 12:17 WIB
Hendardi
Ketua SETARA Institute, Hendardi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

SETARA Institute mengapresiasi timsus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tak pandang bulu dalam menindak polisi yang terlibat dalam kasus terkait Irjen Ferdy Sambo. Namun, penerapan sanksi etik terhadap polisi-polisi lain yang diduga melakukan obstruction of justice diharapkan dilakukan secara fair dan transparan.

"Secara umum penetapan status tersangka untuk FS serta beberapa personel lain dan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik oleh Tim Khusus bentukan Kapolri bisa dikatakan telah mengesankan penegakan hukum yang lebih tegas dan tidak pandang bulu di dalam Polri. Namun, penerapan status tersangka maupun dugaan pelanggaran kode etik terhadap puluhan personel baik dari Polres Jaksel, Polda Metro Jaya (PMJ) maupun Mabes Polri mesti benar-benar fair, akuntabel dan terbuka dalam prosesnya. Hal ini penting untuk memastikan tidak terjadi demoralisasi terhadap anggota Polri," ujar Ketua SETARA Institute Hendardi dalam keterangan pers, Kamis (18/8/2022).

Hendardi sepakat polisi yang terbukti terlibat langsung dengan peristiwa pidana dapat dipidana. Akan tetapi, penerapan pidana terhadap polisi perlu dilakukan secara hati-hati, mengingat banyak anggota Polri yang sebenarnya hanya korban.

"Anggota Polri yang diduga melanggar etik tentu dapat dijerat pidana apabila dapat dibuktikan yang bersangkutan memang terkait langsung dengan peristiwa pidananya atau turut serta membantu tindak pidana. Namun penetapan jerat pidana tersebut mesti dilakukan secara berhati-hati, dan bertanggung jawab serta harus cukup terbuka tentang tindak pidana apa yang dilakukan yang bersangkutan. Banyak dari anggota yang sebenarnya hanyalah korban skenario di awal kasus ini muncul," tuturnya.

Polri juga dinilai perlu untuk mempertimbangkan kondisi mental dan moral personel, serta menjaga kewibawaan institusi dalam penindakan terkait kasus Ferdy Sambo ini. Dugaan ketidakprofesionalan penyidik dari jenjang Polres, Polda hingga Bareskrim juga perlu dipertimbangkan dengan matang.

"Dugaan sangkaan atau menyatakan ketidakprofesionalan anggota mesti dengan pertimbangan matang menyangkut apakah seluruh personel dalam 3 jenjang proses penyelidikan dan penyidikan dimulai di Polres Jakarta Selatan, lalu PMJ maupun terakhir di Bareskrim Mabes Polri memiliki dasar fakta-fakta awal yang sama dan transparan untuk dianalisis," bebernya.

Begitu juga penerapan sanksi etik yang dinilai tidak transparan dapat memunculkan prasangka adanya konflik kepentingan pihak tertentu.

"Juga kecenderungan penerapan dugaan dan sanksi etik ini secara tidak transparan dapat menuai prasangka pemanfaatan untuk interest tertentu maupun upaya menyudutkan pihak-pihak tertentu secara unfair," ucapnya.

Hendrari menyarankan agar proses pemeriksaan kode etik diinformasikan secara bertahap dan terbuka untuk menghindari prasangka dan menunjukkan proses yang akuntabel.

"Termasuk di dalamnya melibatkan Kompolnas dalam pengawasan proses sesuai kewenangannya sebagaimana bunyi Pasal 9 ayat g dan f Perpres 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional," tutupnya.

Simak juga video 'Pengacara Keluarga Brigadir J Dukung Bharada E Jadi JC: Dia Disuruh':

[Gambas:Video 20detik]



(mea/fjp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT