ADVERTISEMENT

KPK Sita SPBU-Truk BBM Milik Nindya Karya dan Tuah Sejati Senilai Rp 25 M

M Hanafi Aryan - detikNews
Selasa, 16 Agu 2022 17:23 WIB
Gedung baru KPK
Gedung Merah Putih KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPK menyita sejumlah aset milik PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati dengan total nilai Rp 25 miliar. Adapun aset tersebut berupa stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) hingga truk pengangkut BBM.

Adapun penyitaan tersebut berkaitan dengan perkara korupsi yang menjerat PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati. Hingga kini persidangan terus berlangsung.

"Perkara dengan terdakwa korporasi PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati saat ini masih pada tahap persidangan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (16/8/2022).

Ali menyebutkan, dalam persidangan itu, jaksa KPK menemukan fakta soal aset yang diduga terkait dengan perkara yang menjerat keduanya. Aset tersebut jika ditotal senilai Rp 25 miliar.

"Pada persidangan ini, Tim Jaksa KPK menemukan fakta adanya aset-aset lain yang diduga terkait perkara," jelas Ali.

"Estimasi dari seluruh aset-aset tersebut senilai total Rp 25 miliar, dan sudah diajukan ke majelis hakim untuk dilakukan penyitaan," lanjutnya.

Adapun aset yang disita oleh jaksa KPK antara lain:

1. Satu bidang tanah seluas 263 m2 di Desa Gampoeng Pie Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
2. Peralatan atau sarana-prasarana SPBU berupa 2 unit tangki pendam beserta bangunan penampung dan peralatan yang menyertainya serta 6 unit sumur monitor;
3. Peralatan atau sarana prasarana SPBN berupa 2 unit kolom penyangga dan 1 unit sumur monitor; dan
4. 1 unit mobil truk merek HINO.

Ali mengungkapkan, penyitaan itu telah mendapat persetujuan dari majelsi hakim sebelumnya. Kemudian, pada Selasa (16/8) jaksa bergerak melakukan penyitaan.

"Tim jaksa KPK telah mendapatkan persetujuan penetapan penyitaan oleh majelis hakim dan pada hari ini, Selasa (16/8), Tim Jaksa telah melaksanakan penetapan penyitaannya," tutur Ali.

Sebelumnya, PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati dituntut membayar denda masing-masing Rp 900 juta oleh jaksa KPK. Kedua diyakini merugikan negara hingga Rp 313 miliar pada pekerjaan Pembangunan Dermaga Sabang pada Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) Tahun Anggaran 2004-2011.

Selain itu, jaksa menuntut keduanya untuk membayar uang pengganti. PT Nindya Karya dituntut membayar uang pengganti senilai Rp 44.681.053.100 (miliar), sedangkan PT Tuah Sejati dituntut membayar uang pengganti Rp 49.908.196.378 (miliar).

Adapun sebelumnya, jaksa menyebut PT Nindya Karya telah menyerahkan Rp 44 miliar kepada KPK. Kemudian jaksa meminta hakim agar uang tersebut dijadikan pembayaran uang pengganti.

Adapun untuk PT Tuah Sejati, jaksa menuntut, jika PT Tuah Sejati tidak membayar uang pengganti setelah satu bulan putusan inkrah, harta bendanya akan disita untuk dilelang.

Kemudian, jaksa juga meminta hakim menetapkan uang Rp 9.062.489.079 (miliar) dan aset PT Tuah Sejati yang telah disita diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti.

Jaksa Yakini Dakwaan Terbukti

Kedua perusahaan tersebut, menurut jaksa, diyakini melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati didakwa merugikan negara Rp 313 miliar. Jaksa mengatakan korupsi itu dilakukan terkait pekerjaan Pembangunan Dermaga Sabang pada Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) Tahun Anggaran 2004-2011.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Simak juga Video: Petugas KPK Ubek-ubek Kantor Pemkab Pemalang

[Gambas:Video 20detik]


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT