ADVERTISEMENT

Suara Mahasiswa

Kritik RKUHP, BEM KM UGM Unggah Gambar Jokowi Bak Raja Bermahkota

Danu Damarjati - detikNews
Senin, 15 Agu 2022 18:43 WIB
Pasal Penghinaan Penguasa dalam RKUHP, Mengapa Khawatir?
Ilustrasi (Foto: dok. detikcom)
Jakarta -

Pemerintah menargetkan Rancangan KUHP disahkan sebelum 17 Agustus 2022. Menyambut momentum itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) memasang gambar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenakan mahkota raja.

"Apabila RKUHP disahkan dan Presiden Jokowi berkuasa layaknya raja, apakah penghapusan demokrasi yang dimaksud 'kado kemerdekaan'?" kata BEM KM UGM dalam keterangan tertulis, Senin (15/8/2022).

BEM KM UGM menolak muatan RKUHP yang dinilai bernuansa aturan 'Lese Majeste' ala kerajaan Thailand. BEM KM UGM tak ingin demokrasi Indonesia mundur lewat 'undang-undang pelindung raja'.

"Dalam unggahan terbarunya, BEM KM UGM mengilustrasikan Presiden Jokowi layaknya seorang raja. Gambaran ini menjadi peringatan kepada publik bahwa apabila RKUHP disahkan, kekuasaan pemerintah akan bersifat absolut dan menyalahi sistem presidensial sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945," kata BEM KM UGM.

Dalam keterangan pers tersebut, Wakil Ketua BEM KM UGM Bidang Analisis dan Pergerakan, Aditya Halimawan, menjelaskan maksud Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej melakukan dekolonisasi KUHP justru malah mengarah ke undang-undang monarki. 'Lese Majeste' adalah istilah dalam bahasa Prancis yang artinya 'berbuat salah kepada Yang Maha Agung'. Aturan Lese Majeste ini tidak seharusnya ada di negara demokrasi presidensial seperti Indonesia. Alih-alih mengusir muatan kolonial dari KUHP, RKUHP justru bisa membikin Indonesia balik ke zaman kerajaan.

"Artinya malah kita lebih mundur lagi, dong, jangan-jangan saking rindunya dengan kejayaan Majapahit sampai pemerintah mengadopsi sistem Kerajaannya," kata Aditya Halimawan. BEM KM UGM menyitir pendapat RKUHP bak Lese Majeste dari pakar hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar.

BEM KM UGM membandingkan antara RKUHP dengan KUHP Thailand. Di Pasal 112 KUHP Thailand, siapa pun yang memfitnah, menghina, mengancam Raja, Ratu, Pewaris Takhta, atau Bupati, maka akan dihukum maksimal 15 tahun.

Di RKUHP, ada pula pasal 218 yang mengatur siapapun yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden dipidana 3,5 tahun. Meski demikian, ada aturan bahwa perbuatan tersebut tidak digolongkan sebagai penyerangan kehormatan bila dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Pasal tersebut adalah delik aduan.

Mereka menyoroti pula Pasal 246 dan 256 yang berpotensi mengkriminalisasi pengunjuk rasa. Ada pula Pasal 351-353 soal penghinaan terhadap penguasa.

Ketua BEM KM UGM Muhammad Khalid menyatakan pihaknya akan terus beraliansi bersama para akademisi untuk mengkritik kebijakan yang tidak demokratis.

"Bahkan tak menutup kemungkinan akan turun ke jalan dalam waktu dekat sehingga pada momentum menyambut kemerdekaan RI ke-77, BEM KM UGM memantik refleksi komprehensif yang digaungkan dengan tajuk #MerdekaUntukSiapa," tandas BEM KM UGM.

(dnu/dwia)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT