ADVERTISEMENT

Dewan Pers Temui F-PKB DPR Minta Sempurnakan Pasal Menyangkut Pers di RKUHP

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Rabu, 10 Agu 2022 14:43 WIB
Dewan Pers bertemu F-PKB DPR (Firda Cynthia/detikcom).
Dewan Pers bertemu F-PKB DPR (Firda Cynthia/detikcom)
Jakarta -

Dewan Pers mendatangi Fraksi PKB DPR untuk beraudiensi soal pasal-pasal terkait kebebasan pers dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dalam pertemuan itu, Dewan Pers menyampaikan usulan terhadap sejumlah pasal terkait pers yang dinilai masih perlu disempurnakan.

Pantauan detikcom, Rabu (10/8/2022) siang, terlihat Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memimpin pertemuan tersebut. Sementara dari pihak Dewan Pers terlihat hadir Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Totok Suryanto, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Yadi Hendriana, serta Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers Sapto Anggoro.

"Dewan Pers tadi kasih masukan dan siap juga diajak diskusi. Kami ini selalu diingatkan bahwa PKB sendiri tahu karena lahir dari produk demokrasi kita menjaga bahwa keadilan kemerdekaan untuk berbicara, untuk kemerdekaan pers ini adalah wujud dari kedaulatan rakyat yang harus betul-betul dijamin," kata Cucun di ruang Fraksi PKB DPR, Rabu (10/8).

Dalam pertemuan itu, Totok mengatakan pihaknya menyampaikan masukan dalam bentuk daftar inventaris masalah (DIM). DIM itu terkait 14 isu krusial di RKUHP yang menyangkut pers.

"Ada beberapa kami sampaikan tadi daftar inventarisir masalah yang tentunya ini korelasinya kepada 14 poin yang krusial tentu nanti secara detail kita sudah sampaikan dan ini khususnya yang menyangkut pers," kata Totok.

Totok lalu memberikan contoh isu yang disorot terkait urgensi kebebasan pers. Dia mencontohkan pers yang menyiarkan berita soal seseorang yang diduga melakukan penghinaan presiden juga berpotensi kena pidana.

"Misalkan pasal mengenai penghinaan presiden dan sebagainya. Kalau pers kan nggak mungkin nggak memberitakan, dari unjuk rasa mungkin di dalam narasi unjuk rasa itu kurang pas. Nah, kalau ternyata dalam poin KUHP baru nanti kemudian itu pers tidak dikecualikan itu akan berdampak. Kita beritakan, kita akan kena pasal, padahal tugas pers adalah menyampaikan fakta lapangan yang tentu ini adalah untuk masyarakat secara luas," ujar Totok.

Totok mengatakan masih ada poin lainnya yang turut menjadi atensi Dewan Pers. Dengan demikian, Totok mengatakan kunjungan pihaknya ke sejumlah fraksi yang khususnya merupakan anggota di Komisi III DPR-komisi yang melakukan pembahasan RKUHP-agar masukan mereka bisa diakomodasi di parlemen.

"Saya kira poin-poinnya banyak, khususnya menyangkut pers. Ini hasil diskusi kita dengan Dewan Pers sendiri maupun konstituen kami yang ada 11 lembaga, juga koalisi masyarakat sipil. Jadi ini kira-kira sumbangan pikiran yang benar-benar nanti ada maknanya bagi kesempurnaan KUHP," kata dia.

Simak juga Video: RKUHP Hampir Final, Jokowi Minta 14 Masalah Didiskusikan Kembali

[Gambas:Video 20detik]




(fca/gbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT