ADVERTISEMENT

Tenaga Honorer Demo Pemprov Banten, Minta Diangkat Jadi PPPK

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Senin, 15 Agu 2022 16:58 WIB
Tenaga honorer demo di Pemprov Banten
Tenaga honorer demo di Pemprov Banten (Bahtiar Rifa'i/detikcom)
Serang -

Tenaga honorer Pemprov Banten yang tergabung dalam Forum Pegawai Non-PNS Banten (FPNPB) mendesak Pj Gubernur Al Muktabar bersikap tegas soal nasib mereka. Honorer meminta agar diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan CPNS karena pada 2023 jabatan honorer dihapus.

Permintaan ini disampaikan saat para honorer di Provinsi Banten ini menggelar orasi damai di Plaza Aspirasi, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Serang. Penghapusan honorer membuat mereka resah dan Pemprov harus segera bersikap.

"Penghapusan honorer 2023 ada kekhawatiran akan berimbas apabila kami tidak ada jaminan penyelamatan honorer," kata Ketua FNPB Taufik Hidayat, Senin (15/8/2022).

Taufik mengatakan, jika Pemprov Banten serius ingin menangani masalah honorer, Pemprov bisa mengakomodasi pegawai yang sudah puluhan tahun mengabdi. Mereka meminta agar ikut tes PPPK atau diangkat jadi CPNS.

Taufik menuturkan, ada 15 ribu lebih honorer di pemprov yang saat ini nasibnya terkatung-katung karena kebijakan penghapusan honorer. Apalagi, menurut dia, formasi 2022 untuk penerimaan PPPK yang dialokasikan hanya 1.800.

"Manfaatkan yang ada buat bertahap dengan menghitung masa kerja, kalau dibuka untuk umum kasihan yang sudah mengadu, harus bersaing dengan fresh graduate, kami harap dari pemprov ada reward ke honorer untuk diprioritaskan PPPK untuk di Banten," ujarnya.

Kedua, Taufik mengatakan gaji mereka sebagai honorer juga masih kecil. Dia menyebut tenaga honorer digaji hanya Rp 1,8 juta dengan latar belakang lulusan SD-SMP. Taufik menilai itu tidak cukup untuk kebutuhan penghidupan sehari-hari.

"Mereka sudah membantu roda pemerintahan di Banten tapi seolah diabaikan, sehingga perlu pemprov tampil menyelamatkan honorer, kami ingin ada sumbangsih kejelasan dari pemprov untuk melindungi kami," tambahnya.

Respons PJ Gubernur Banten

Sementara itu, Pj Gubernur Al Muktabar mengatakan masalah nasib honorer masih dicarikan solusinya oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia mengatakan honorer agar bersabar menunggu keputusan.

"Dan terus-menerus saya menyampaikan imbauan mohon bersabar kita masih ada waktu," kata Al Muktabar.

(bri/lir)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT