.webp)
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyinggung sikap kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J yang membuat komunikasi dengan keluarga Brigadir J terhalang. Kuasa hukum Brigadir J menyebut mereka belum bisa mempercayakan perlindungan kepada LPSK.
"Sikap kami selaku kuasa hukum almarhum Brigadir J mengenai penawaran perlindungan terhadap keluarga almarhum yang ditawarkan oleh LPSK, kami masih pada komitmen bahwa atas dasar pengalaman historis Firma Hukum Victoria dengan LPSK, untuk saat ini belum bisa mempercayakan keluarga korban untuk dilindungi oleh LPSK," ucap kuasa hukum keluarga, Martin Lukas Simanjuntak, saat dihubungi, Sabtu (13/8/2022).
Martin tidak mau menjelaskan pengalaman apa yang dimaksud. Pihaknya akan menerima perlindungan jika tawaran itu datang dari TNI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika negara dapat memberikan perlakuan khusus dengan memberikan alternatif perlindungan oleh Tentara Nasional Indonesia, baik dari angkatan darat, laut, maupun udara, kami selaku kuasa hukum akan dengan senang hati untuk menjadi jembatan agar proses perlindungan dapat segera direalisasikan kepada saksi-saksi dan juga keluarga korban," katanya.
Kemudian, terkait biaya restitusi yang bisa didapat oleh keluarga korban, Martin mengatakan tidak membutuhkan itu.
"Terkait restitusi, uang atau penggantian rugi dalam wujud apa pun yang dibebankan kepada pelaku, tidak dapat menghidupkan kembali nyawa almarhum Brigadir J yang sudah tewas secara sadis dan mengenaskan," katanya.
Baginya, yang dibutuhkan oleh keluarga adalah pemulihan nama baik Brigadir J. Selain itu, seperti yang sebelumnya disampaikan, kuasa hukum berharap Brigadir J menjadi pahlawan.
"Yang kami (keluarga) butuhkan saat ini adalah agar Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Kepolisian Republik Indonesia segera memulihkan nama baik almarhum Nofriansyah Yoshua Hutabarat dan keluarga, memberikan kompensasi kepada keluarga, mengangkat dan menetapkan almarhum Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat sebagai Pahlawan Reformasi Kepolisian, dan yang terakhir memberikan keadilan yang seadil-adilnya melalui proses penegakan Hukum yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan," ucapnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan juga ''Nyanyian' Deolipa di Balik Pencopotannya: Ada 'Jenderal'-Eliezer Ditekan':
LPSK Sayangkan Sikap Pengacara Brigadir J
LPSK menyayangkan sikap pengacara Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Pengacara Brigadir J pernah menyampaikan ketidakpercayaan terhadap Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK.
"Ini yang saya sayangkan malah keluarga Yoshua karena pengacaranya kan tidak percaya pada LPSK," kata Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo saat dihubungi.
Hasto mengatakan pihaknya kesulitan berkomunikasi dengan keluarga Brigadir J. Dia menyebut hal itu lantaran sikap tidak percaya yang ditunjukkan oleh pengacara Brigadir J.
"Tapi kemudian ini kan menutup kesempatan bagi keluarga Yoshua karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga Yoshua itu. Kami kan sudah menawarkan perlindungan. Tapi, karena sikap pengacaranya begitu, ya sulit bagi LPSK," ujarnya.
"Kemarin kan ada yang menghujat 'LPSK mestinya proaktif mendatangi keluarga korban'. Ya, kalau sikap yang ditunjukkan oleh pengacaranya seperti itu, coba kalau kita datang ke Jambi terus kemudian kami diusir, kan nggak lucu," tambahnya.
Dia mengatakan LPSK ingin menjelaskan hak restitusi atau hak ganti rugi yang bisa diajukan keluarga Brigadir J. Menurutnya, sangat disayangkan jika hak itu tidak diterima oleh keluarga Brigadir J.
"Padahal ada yang mau kami jelaskan, ada hak keluarga Yoshua ini untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku, dan itu LPSK yang melakukan penilaian. Ya kalau pengacaranya tetap sikapnya demikian, kan kemudian keluarga ini kehilangan kesempatan dong untuk mendapatkan atau menuntut restitusi," tuturnya.
