.webp)
Pemprov DKI Jakarta berencana menjadikan Halte TransJakarta Centrale Stichting Wederopbouw (CSW) dan Halte Bundaran HI sebagai area perjalanan tanpa hambatan atau seamless area. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan nantinya penumpang tak perlu tap out ketika keluar dari halte.
"Untuk saat ini memang (seamless area) rencana akan diimplementasikan di dua halte, yaitu di CSW dan juga di Bundaran HI," kata Syafrin kepada wartawan, Jumat (12/8/2022).
Syafrin meyakini kehadiran seamless area bisa mempermudah transit penumpang yang menggunakan tarif integrasi transportasi MRT, LRT, dan TransJakarta sehingga memudahkan penumpang berpindah dari satu mode ke mode transportasi lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi penumpang dari MRT begitu turun di stasiun kemudian melanjutkan dengan TransJakarta dia tidak perlu tap out," ujarnya.
Syafrin kemudian memberi skema penggunaan tarif integrasi dari Stasiun Blok M menuju Halte CSW untuk melanjutkan perjalanan menuju Halte Puri Beta. Nantinya penumpang hanya perlu melakukan tap out sesampai di halte yang menjadi tujuan akhir.
"Contohnya nih dari halte MRT, MRT masuk ke halte integrasi, gitu kan? Langsung, CSW misalnya, pindah ke koridor 13 turun di Puri Beta, nanti tap out-nya di Puri Beta," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) yang mengatur besaran tarif layanan integrasi transportasi MRT-LRT-TransJakarta. Kepgub itu mengatur plafon tarif sebesar Rp 10 ribu.
Besaran tarif tersebut tertuang dalam Kepgub Nomor 733 Tahun 2022 tentang Besaran Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Massal. Kepgub itu ditandatangani oleh Anies Baswedan pada 8 Agustus 2022.
"Menetapkan besaran paket tarif layanan angkutan umum massal yang diberlakukan untuk satu kali perjalanan atas penggunaan layanan TransJakarta, Moda Raya Terpadu (MRT) dan atau Lintas Raya Terpadu (LRT) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kepgub ini," demikian bunyi diktum pertama Kepgub yang dilihat, Kamis (11/8).
Dalam lampiran, diatur paket tarif layanan angkutan umum massal berlaku terhadap perjalanan menggunakan minimal 2 layanan di antara moda transportasi MRT, LRT, maupun TransJakarta.
Sedangkan paket tarif layanan angkutan umum massal adalah tarif kombinasi yang terdiri dari tarif berdasarkan jarak dan waktu yang dihitung dengan rincian sebagai berikut:
Biaya awal: Rp 2.500,-
Tarif: Rp 250,- per km
Plafon tarif: Rp 10 ribu
Biaya awal sebesar Rp 2.500 akan dikenakan kepada penumpang saat memasuki halte/stasiun maupun layanan angkutan pengumpan (feeder). Setelahnya, tarif perjalanan selanjutnya dibayar penumpang berdasarkan jarak tempuh sebesar Rp 250 per km.
Pemprov DKI menetapkan plafon tarif atau tarif maksimum satu kali perjalanan sebesar Rp 10 ribu dengan maksimum waktu tempuh selama 180 menit atau 3 jam dengan catatan penumpang tidak keluar dari sistem angkutan umum massal sejak pertama kali meletakkan tiket elektronik di mesin tap in.
"Apabila dalam satu kali perjalanan penumpang menghabiskan waktu tempuh melebihi dari 180 menit, maka selain dari jumlah maksimum tarif sebagaimana dimaksud di atas, akan dihitung paket tarif perjalanan berikutnya," demikian bunyi lampiran Kepgub tersebut.
(taa/mae)
