ADVERTISEMENT

Praperadilan, MAKI Minta Kasus Gratifikasi Sewa Heli Pejabat ESDM Diusut

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 12 Agu 2022 11:59 WIB
Gedung PN Jaksel
Gedung PN Jaksel (Ari/detikcom)
Jakarta -

Perkumpulan Masyarakat Peduli Hukum (MPH) dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan praperadilan terhadap Mabes Polri serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). MPH dan MAKI meminta agar kasus gratifikasi fasilitas helikopter pejabat ESDM diusut tuntas.

"Menyatakan secara hukum Termohon telah menghentikan penyidikan secara materiil secara tidak sah terhadap dugaan tindak pidana gratifikasi dan atau suap. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikannya berdasar hukum acara pidana dan sekaligus menetapkan tersangka pada pihak terkait untuk melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan untuk diperiksa oleh pengadilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," demikian permohonan MPH-MAKI yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (SIPP PN Jaksel), Jumat (12/8/2022).

Praperadilan itu mengantongi nomor 67/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL. Sementara sidang tersebut akan digelar sidang perdana pada 22 Agustus 2022.

Dalam permohonannya, MAKI dan MPH meminta agar hakim memerintahkan termohon melanjutkan penyidikan terkait laporan yang diajukan.

Kasus yang dimaksud adalah kunjungan pejabat Ditjen ESDM ke Gogot, Kalimantan, pada 5 September 2020. Dalam kunjungan itu, pejabat Ditjen ESDM menggunakan helikopter dengan sewa selama 4 jam. Diduga uang sewa itu bukan bersumber dari APBN, tetapi oleh sponsor perusahaan. Uang operasional helikopter itu kurang lebih Rp 386 juta.

"Jumlah tersebut belum termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen, ground handling (pendaratan), dan fuel," beber MPH-MAKI dalam permohonannya.

MAKI dan MPH lalu melaporkan hal itu ke Polri. Tapi hingga saat ini, Mabes Polri dan ESDM belum ada tindak lanjutnya.

"Yang membuat Pemohon I dan Pemohon II menganggap Termohon, menduga telah menghentikan perkara ini secara diam-diam serta menduga pihak Termohon terkesan tidak serius dan melindungi," ujar MAKI.

Oleh sebab itu, terkesan Polri dan ESDM, kata pemohon, tidak bersungguh-sungguh dan tidak professional dan proporsional dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

"Atas tindakan Termohon yang tidak profesional, telah mendapatkan banyak desakan dari masyarakat sekitar namun karena para Terlapor merupakan pejabat publik serta merasa mempunyai banyak uang dan jaringan koneksi terhadap oknum penegak hukum maka salah satunya laporan ini tidak memiliki kepastian hukum," pungkasnya.

Lihat juga video 'Dugaan Gratifikasi Sewa Heli, Firli Bahuri Diadukan ke Polri':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/yld)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT