ADVERTISEMENT

PPP Sebut Perusahaan Ojol Tak Bisa Gunakan Permenhub buat Naikkan Tarif

Inkana Izatifiqa R Putri - detikNews
Kamis, 11 Agu 2022 21:14 WIB
Anggota DPR dari Fraksi PDIP dan PPP menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi. Diskusi itu membahas perihal TKI yang dihukum mati tanpa notifikasi.
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha menyoroti rencana kenaikan tarif ojek online (ojol). Adapun kenaikan ini mengacu pada Kepmenhub Nomor KP/564/2022 dan akan diterapkan pada 14 Agustus 2022.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu menilai perusahan ojol tidak bisa menggunakan Permenhub tersebut untuk menaikan tarif ojol. Sebab menurutnya, peraturan tersebut tidak dapat berlaku untuk ojek online.

"Rencana kenaikan tarif ojek online (ojol) yang mengacu pada Kepmenhub Nomor KP/564/2022 yang akan diimplementasikan pada 14 Agustus 2022 perlu justifikasi oleh UU. Pada pasal 47 UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dinyatakan bahwa sepeda motor tidak termasuk angkutan umum. Sehingga rencana kenaikan tarif ini tidak relevan berlaku untuk ojol," ujar Syaifullah dalam keterangan tertulis, Jumat (11/8/2022).

Ia mengatakan pemerintah perlu memperhatikan beberapa aspek jika ingin menaikan tarif ojol. "Terutama memperhatikan hak-hak para driver dan pengguna jasa," jelasnya.

Dalam hal ini, Syaifullah menyebut pemerintah wajib hadir untuk memperkuat kemitraan antara driver dan aplikator. Salah satunya dengan terus berkoordinasi dan mengawasi langsung terkait Keputusan Menteri Perhubungan sehingga para driver dan pengguna jasa tidak merasa dirugikan.

"Kemudian, yang lebih penting lagi adalah aspek keselamatan, keamanan dan pelayanan prima kepada pengguna jasa," ungkapnya.

Sementara soal Permenhub, Syaifullah menyayangkan sikap Menhub yang sejauh ini tidak menyampaikan atau berkoordinasi dengan pembuatan keputusan tersebut. Padahal, lanjutnya, peraturan tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat.

"Padahal aturan itu sangat berdampak kepada masyarakat luas," pungkasnya.

(ncm/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT