ADVERTISEMENT

KPK Tepis Anggapan Kalah dari Kejagung Usut Kasus Kelas Kakap

Muhammad Hanafi Aryan - detikNews
Kamis, 11 Agu 2022 17:02 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) belakangan mengejutkan publik karena mengusut perkara korupsi dengan dugaan nilai kerugian negara yang fantastis, yaitu Rp 78 triliun. Sebagai sesama penegak hukum, KPK menepis kalah pamor dibanding Kejaksaan perihal itu.

Dalam konferensi pers di KPK, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, yang mengepalai urusan koordinasi dan supervisi, awalnya memaparkan pencapaiannya dalam semester pertama 2022. Setelah itu, lantas Nawawi menjawab pertanyaan mengenai salah satu perkara di KPK yang beririsan dengan Kejagung, yaitu terkait Surya Darmadi.

Perkara Surya Darmadi di KPK masih berproses tetapi dugaannya memberikan suap Rp 3 miliar dari janji Rp 8 miliar ke mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Sedangkan di Kejagung, kasus yang menjerat Surya Darmadi diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp 78 triliun.

Lantas apa kata KPK akan hal itu?

Nawawi mengawali penjelasannya mengenai salah satu tugas KPK dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU 19/2019). Menurut Nawawi, pasal itu menugaskan KPK sebagai koordinator pemberantasan korupsi.

"Ada rumusan di dalam Pasal 8 huruf a UU 19/2019, dalam Pasal 8 ini disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang, itu pada huruf a disebutkan mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Jadi demikian rumusan yang diberikan UU bahwa KPK adalah koordinator dalam kaitannya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Bersifat imperatif rumusan pasal ini," ucap Nawawi.

"Tidak berarti bahwa sebagai koordinator daripada pemberantasan korupsi bahwa semua perkara korupsi yang lebih besar itu harus KPK, nggak seperti itu juga tetapi bagaimana kemudian penanganan ini bisa diselaraskan, bisa diseragamkan. Jangan sampai misalnya perkaranya rada-rada mirip, mereka di sana nuntut 2 tahun, kita di sini nuntut 1 tahun, gitu misalnya atau bahkan misalnya ada perkara yang rada-rada mirip, kemudian kita tangani secara sendiri-sendiri," imbuhnya.

Nawawi mengatakan, sebagai koordinator, KPK tidak lantas selalu mengusut perkara kelas kakap. Meski, lanjut Nawawi, ada pula keinginan KPK mengurus perkara besar.

"Jadi pemaknaan kita mengenai sebagai koordinator itu tidak harus bahwa kita harus yang lebih besar dari mereka. Kalau memang kepingin yang lebih besar ya memang ada kepenginnya sih, gitu," kata Nawawi.

Simak juga 'Citra KPK Terendah Versi Litbang Kompas, Firli Singgung Waktu Survei':

[Gambas:Video 20detik]



(dhn/imk)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT