ADVERTISEMENT

Geramnya Bambang Widjojanto soal Kabar Hoax Ditangkap Bareskrim

Haris Fadhil - detikNews
Kamis, 11 Agu 2022 13:46 WIB
Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Komite Pencegahan Korupsi, Bambang Widjojanto.
Bambang Widjojanto (Arief/detikcom)
Jakarta -

Bambang Widjojanto (BW) geram dengan kabar bohong alias hoax dirinya ditangkap Bareskrim Polri. Mantan Pimpinan KPK itu menilai media yang memuat kabar tersebut telah melanggar aturan.

BW awalnya menjelaskan soal dirinya ditanya seseorang yang mengaku wartawan salah satu media soal kabar penangkapan itu. BW mengaku tak menjawab karena informasi itu tidak benar.

"Tetiba di pagi hari, sekitar jam 09.00 pagi ada WA dari beberapa wartawan yang mengaku berasal dari Pos Kota dan mau minta konfirmasi dengan kalimat "... saya dapat informasi Pak BW dibawa ke Bareskrim tadi malam. Apakah informasi ini benar? Jika benar terkait perkara apa? Dan kenapa?...". Dilanjutkan lagi dengan kalimat pertanyaan lainnya "..., apakah informasi tersebut A1?". Ditambahkan dengan emoji ekspresi memohon," ujar BW kepada wartawan, Kamis (11/8/2022).

"Saya tidak menjawabnya WA tersebut karena informasi dimaksud sangat tidak benar dan ngawur serta dimuat tanpa konfirmasi awal dari pihak yang disebutkan (BW), padahal nama baiknya potensial dirugikan. Prinsip cover both side, sepenuhnya diabaikan dan tidak dijalankan," sambung BW.

BW mengaku baru mengetahui kalau informasi yang ditanyakan ke dirinya itu dimuat sebagai salah satu berita. Dia pun geram dan menilai media yang memuat kabar tersebut melanggar sejumlah aturan.

"Setelah berita itu, ada WA dan phone bertubi-tubi dari para sahabat dan rekan media lainnya. Hal ini sangat merugikan nama baik kami serta apa yang dilakukan Pos Kota sudah dapat dikualifikasi pelanggaran sesuai UU ITE," ucapnya.

Pasal yang dimaksud ialah Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A UU ITE. BW juga menyebut media yang menuliskan kabar itu melanggar UU Pers.

"Media Pos Kota juga dapat dikualifikasi melanggar Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah," ujarnya.

"Semoga media, khususnya Pos Kota tetap menjaga netralitas karena bersikap objektif serta tidak menyiarkan berita yang tidak sesuai dengan standar etik dan perilaku pers yang baik. Untuk itu, saya menggunakan Hak Koreksi ini, meminta advis dari Dewan Pers dan mempertimbangkan untuk mengambil Langkah hukum lebih lanjut atas masalah ini," sambung BW.

Simak juga 'Beredar Kabar Indro Warkop Meninggal Dunia, Anak Pastikan Hoax':

[Gambas:Video 20detik]

(haf/dhn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT