.webp)
Guru besar politik dan keamanan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Prof Muradi, mengapresiasi penetapan tersangka terhadap Irjen Ferdy Sambo di kasus tewasnya Brigadir Yoshua Hutabarat. Dia menilai, ini bisa menjadi momentum untuk bersih-bersih di tubuh Polri.
"Penetapan irjen Sambo sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J oleh Timsus bentukan Kapolri adalah bagian tahapan penanganan yang harus diapresiasi, meski agak berbelit namun ini adalah bagian utama yang harus dipantau publik," kata Muradi kepada wartawan, Rabu (10/8/2022).
Muradi mengatakan, masih ada dua tahapan lagi yang harus dilalui dan menjadi konsern pimpinan Polri berkaitan dengan penanganan kasus tewasnya Brigadir Yoshua. Pertama, tahapan penegakan hukum mulai pendalaman kasus, kemungkinan masih ada lagi yang terlibat atau tidak, pelimpahan P21, proses persidangan hingga vonis dengan penetapan hukuman tetap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagaimana diketahui bahwa Irjen sambo terancam hukuman mati, sedangkan yang lainnya juga dikenakan pasal berlapis. Pada tahapan ini juga institusi Polri dipertaruhkan citra dan nama baiknya. Artinya, pimpinan Polri harus juga memastikan dan mengikhlaskan personel yang diproses hukum agar sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Muradi.
"Tidak boleh lagi ada manuver dan upaya untuk menginterupsi dan membuat proses hukumnya tidak obyektif dan memenuhi rasa keadilan publik. Tahapan ini bisa saja akan memakan waktu yang tidak sebentar, namun komitmen pimpinan Polri akan menjadi garansi utama bagi citra baik Polri di mata publik," sambungnya.
Tahapan kedua, lanjut Muradi, adalah momentum melakukan'bersih-bersih' di internal agar Polri kembali dalam performa yang baik. Momentum ini juga harus dilihat sebagai langkah untuk menginisiasi pimpinan Polri untuk mendorong dan mengapresiasi perwira dan personel yang sarat dengan pengalaman dan prestasi, tidak karena kedekatan personal semata.
"Menjadi perwira tinggi di Polri harus mengalami juga 'tour of duty' yang mana salah satunya pernah memimpin di kewilayahan. Hal ini juga harus menjadi concern agar kematangan kepemimpinan menjadi bagian penting untuk penguatan personel Polri," ujarnya.
Hal lain yang juga yang harus menjadi perhatian pimpinan Polri menurut Muradi adalah terkait dengan isu yang berkaitan dengan adanya faksi di internal Polri. Isu itu mendapatkan pembenaran manakala penyelesaian kasus tewasnya Brigadir J berlarut-larut. Artinya isu terkait dengan keberadaan faksi-faksi di Polri harus juga dilihat sebagai salah satu faktor determinan yang harus menjadi konsern publik.
"Pilihan apakah mengakomodir faksi-faksi tersebut untuk kepentingan institusi Polri yang utama, sebagaimana yang dilakukan oleh Kapolri era Badrodin Haiti dan Era Tito Karnavian, yang membuat akhirnya internal Polri solid dan bergerak dengan irama yang saling menyesuaikan satu dengan yang lain, atau mereduksi faksi-faksi tersebut. Risiko mereduksi faksi-faksi ini ada baik dan buruknya, karena loyalitas yang terbangun bukan hanya terkait jiwa korsa dan arahan pimpinan, tapi juga dipengaruhi oleh leting angkatan, interaksi di unit, kedekatan personal hingga pendekatan 'kakak dan adik asuh' selama di akademi maupun sekolah lanjutan," paparnya.
Baca juga: Komnas HAM Panggil Irjen Ferdy Sambo Besok |
"Apakah pilihannya adalah mengakomodir kepentingan faksi-faksi yang ada atau mereduksinya bergantung dari kenyamanan pimpinan Polri untuk pengelolaannya. Selama bisa men-delivery kerja peran dan fungsi Polri secara efektif dan terukur," sambung Muradi.
Muradi menekankan, hal itu penting untuk dilakukan agar kepemimpinan Polri bisa segera terkonsolidasi kembali dan fokus lagi pada kerja-kerja Harkamtibmas dan Kamdagri. Apalagi dalam hitungan bulan, Polri akan terlibat secara aktif dalam pengamanan proses demokrasi lima tahunan, Pemilu 2024. Ini membutuhkan konsentrasi dan juga fokus yang lebih baik lagi.
Simak video 'Mereka yang Teperdaya Alur Cerita Ferdy Sambo Cs':
